Di NTT, Harus Buat Laporan Pencegahan Stunting untuk Dapat Dana Desa

Kompas.com - 30/01/2019, 12:41 WIB
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Lydia Kurniawati Christyana, bersama dua pejabat lainnya, saat menggelar jumpa pers terkait anggaran APBN yang disalurkan ke NTT, Selasa (29/1/2019) sore KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BEREKepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Lydia Kurniawati Christyana, bersama dua pejabat lainnya, saat menggelar jumpa pers terkait anggaran APBN yang disalurkan ke NTT, Selasa (29/1/2019) sore

KUPANG, KOMPAS.com - Penyaluran dana desa di provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT), dalam tiga tahun ini mengalami peningkatan.

Pada tahun 2017, jumlah dana desa yang disalurkan ke 2.996 desa di wilayah NTT mencapai Rp 2,3 triliun. Angka itu mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi Rp 2,54 triliun dan naik di tahun 2019 menjadi Rp 3,02 triliun.

Namun demikian, untuk mendapatkan dana tersebut, desa harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah.

"Mulai tahun ini, dalam melakukan penyaluran dana desa, ada prasyarat tambahan ketika mereka akan meminta penyaluran tahap selanjutnya, yakni membuat laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten, pada tahun anggaran sebelumnya," ucap Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Lydia Kurniawati Christyana kepada sejumlah wartawan, Selasa (29/1/2019).

Baca juga: Ada Dana Desa, Ribuan Pasar hingga Saluran Urusan Irigasi Terbangun

Terkait dengan dana desa lanjut Lydia, fokus tahun ini diharapkan dapat mengambil bagian dalam masalah penting di Indonesia dan NTT yakni masalah stunting (hambatan dalam pertumbuhan tubuh pada anak-anak dan bayi).

Syarat itu lanjut Lydia, karena pada tanggal 18 Desember 2018 lalu, pihaknya bersama sejumlah pihak, menandatangani komitmen untuk mengentaskan masalah stunting di NTT.

Menurut Lydia, pemerintah ingin dana desa itu menjadi bagian untuk pengentaaan stunting di setiap daerah, karena yang kurang gizi dan stunting pada akhirnya daya pikirnya tidak bagus.

Hal itu lanjut Lydia, akan tentu sangat berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut.

Baca juga: Tahun Ini, Pemerintah Targetkan Dana Desa Terserap 99 Persen

Padahal kata Lydia, salah satu indikator yang menentukan apakah daerah itu disebut daerah maju dan berkembang yaitu IPM.

"Namun prasyarat ini pada tahun 2019 opsional dan akan menjadi prasyarat pada tahun 2020. Ini hal yang harus dikawal bersama," imbuhnya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menaker: Yang Menganggur justru Pendidikannya Tinggi, Ini Ironi...

Menaker: Yang Menganggur justru Pendidikannya Tinggi, Ini Ironi...

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 5 Dibuka Sabtu Siang Ini

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 5 Dibuka Sabtu Siang Ini

Work Smart
BUMN Pengelolaan Kawasan Industri Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

BUMN Pengelolaan Kawasan Industri Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
[POPULER MONEY] Cara Dapat Rp 2,4 Juta untuk Pelaku Usaha Mikro | Gaji Ke-13 PNS

[POPULER MONEY] Cara Dapat Rp 2,4 Juta untuk Pelaku Usaha Mikro | Gaji Ke-13 PNS

Whats New
Janji Pemerintah: Tahun Depan Gaji ke-13 dan THR ASN Dibayar 'Full'

Janji Pemerintah: Tahun Depan Gaji ke-13 dan THR ASN Dibayar "Full"

Whats New
Pesta Diskon Besar-besaran HUT Ke-75 RI Dimulai, Cek Daftar Lengkapnya

Pesta Diskon Besar-besaran HUT Ke-75 RI Dimulai, Cek Daftar Lengkapnya

Spend Smart
IPC Tetap Layani Rute Pelayaran Internasional Meski 'Traffic' Turun, Ini Alasannya

IPC Tetap Layani Rute Pelayaran Internasional Meski "Traffic" Turun, Ini Alasannya

Whats New
Dapat Anggaran Rp 84,3 Triliun, Ini Prioritas Kemenkes pada 2021

Dapat Anggaran Rp 84,3 Triliun, Ini Prioritas Kemenkes pada 2021

Whats New
Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar pada 2021, untuk Apa Saja?

Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar pada 2021, untuk Apa Saja?

Whats New
Bantu Pengairan di Sumba Barat, Mentan Ajak Petani Kelola Sumber Air Melalui Embung

Bantu Pengairan di Sumba Barat, Mentan Ajak Petani Kelola Sumber Air Melalui Embung

Rilis
Luhut Akui Indonesia Terlalu Banyak Punya Bandara Internasional

Luhut Akui Indonesia Terlalu Banyak Punya Bandara Internasional

Whats New
Menko Airlangga Sebut RUU Cipta Kerja Bakal Rampung Tahun Ini

Menko Airlangga Sebut RUU Cipta Kerja Bakal Rampung Tahun Ini

Whats New
Menaker: Kami Punya PR yang Banyak

Menaker: Kami Punya PR yang Banyak

Whats New
Dapat Anggaran Paling Besar, Menteri PUPR: Gara-gara Belanja Modal Tertunda

Dapat Anggaran Paling Besar, Menteri PUPR: Gara-gara Belanja Modal Tertunda

Whats New
Luhut ke Petinggi Pertamina: Hei Kalian Jangan Main-main...

Luhut ke Petinggi Pertamina: Hei Kalian Jangan Main-main...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X