JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan pembangunan infrastruktur tak melulu menggunakan dana dari utang.
Sebab, kata dia, banyak instrumen pembiayaan yang diberikan pemerintah untuk pihak swasta agar bisa menanamkan investasinya di sektor infrastruktur.
"Jangan sampai ada yang mengira bahwa pemerintah cuma membangun mikirnya cuma utang, utang, utang," ujar Sri Mulyani di acara DBS Asian Insight Conference, Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan, dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membangun infrastuktur, terdapat beberapa fasilitas di dalamnya.
Baca juga: Luhut : Utang Kita Semuanya Produktif
Pertama, development fund. Tercatat sudah ada 15 proyek yang mengunakan fasilitas ini dengan total investasi mencapai Rp 54 triliun.
Kedua, viability gap funding. Sri Mulyani menyebut sudah ada 3 proyek mengunakan fasilitas ini dengan total investasi mencapai Rp 1,07 triliun.
Ketiga, infrastructure guaranntee. Dari data Kemenkeu ada 22 proyek infrastruktur dengan fasilitas ini. Nilainya mencapai Rp 200 triliun.
Adapun keempat adalah availability payment scheme. Sudah ada 9 proyek dengan fasilitas ini dengan nilai Rp 24,8 triliun.
"Ini adalah skema PPP yang sudah cukup mature sehingga bisa menarik minat swasta dalam membangun infrastruktur. Ini bukan hal yang baru, jadi pemerintah sudah mature untuk terus meningkatkan ini," kata dia.
