Kemenkeu Pastikan THR ASN dan Pensiunan Dibayar Mei 2019

Kompas.com - 23/02/2019, 14:55 WIB
Ilustrasi PNS KOMPAS.com/ JunaediIlustrasi PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pembayaran tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan dilakukan sesuai jadwal, yakni Mei 2019.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan, pemberian THR telah dianggarkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran (TA) 2019 yang tertuang pada Nota Keuangan dan Undang-Undang APBN TA 2019.

"Mengingat jadwal libur hari raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2019, maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah bulan Mei tahun 2019," ujar Nufransa dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/2/2019).

Baca juga: Gaji Perangkat Desa akan Disetarakan dengan PNS IIA

Sebelum pembayaran dilaksanakan, perlu adanya penyusunan dasar pembayaran. Penyusunan dimulai dari penetapan Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Oleh karena itu, penetapan PP dan PMK idealnya paling lambat pada April tahun 2019 agar pembayaran THR tahun 2019 dapat dilaksanakan sebelum hari raya Idul Fitri.

Sebagaimana diketahui, pada April tahun ini akan diselenggarakan kegiatan nasional yaitu pemilu anggota DPR/DPRD dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden.

Baca juga: Ramai Tagar #YangGajiKamuSiapa, Ini Penjelasan Kemenkeu soal Gaji PNS

Nufransa mengatakan, penyusunan PP mengenai pemberian THR diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Ia menambahkan, penyusunan PP perlu dipercepat agar penetapannya dapat dilakukan pada April 2019.

"Dengan demikian, pembayaran THR tahun 2019 diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu yaitu pada bulan Mei tahun 2019 sebelum Hari Raya Idul Fitri," kata Nufransa.

Terkait Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-78/PB/2019, Nufransa menjelaskan, disusun sebagai bentuk koordinasi dengan Kementerian PAN-RB selaku inisiator penyusunan PP. Harapan agar penetapan PP dilaksanakan sebelum pemilihan presiden bertujuan untuk mendorong percepatan penetapan PP.

Baca juga: Taspen Minta Bank Tak Terapkan KUR Bunga Tinggi untuk Pensiunan PNS

Sehingga, tersedia waktu yang cukup untuk proses administrasi selanjutnya hingga terlaksananya pembayaran.

"Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan senantiasa menjunjung nilai profesionalisme dan sinergi termasuk dengan kementerian lain. Hal ini demi meningkatkan kualitas layanan kami kepada masyarakat," pungkas Nufransa.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Mulai Hari Ini ke Luar Kota Enggak Perlu Pakai SIKM Lagi, tetapi...

Mulai Hari Ini ke Luar Kota Enggak Perlu Pakai SIKM Lagi, tetapi...

Whats New
Profil William Tanuwijaya, Dulu Penjaga Warnet, Kini Bos Tokopedia

Profil William Tanuwijaya, Dulu Penjaga Warnet, Kini Bos Tokopedia

Whats New
Ada GoTo, Bagaimana Nasib OVO di Tokopedia?

Ada GoTo, Bagaimana Nasib OVO di Tokopedia?

Whats New
Kekhawatiran Lonjakan Kasus Covid-19 Bayangi IHSG, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Kekhawatiran Lonjakan Kasus Covid-19 Bayangi IHSG, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Harga Emas Melonjak 29,5 Dollar AS, Ini Sebabnya

Harga Emas Melonjak 29,5 Dollar AS, Ini Sebabnya

Whats New
Simak Persyaratan Penumpang Lion Air Pasca-larangan Mudik

Simak Persyaratan Penumpang Lion Air Pasca-larangan Mudik

Whats New
Simak, Ini Daftar Lengkap Formasi Terbanyak CPNS 2021

Simak, Ini Daftar Lengkap Formasi Terbanyak CPNS 2021

Whats New
Masyarakat Laporkan 134 ASN Nekat Mudik, Ini Respons Menteri Tjahjo

Masyarakat Laporkan 134 ASN Nekat Mudik, Ini Respons Menteri Tjahjo

Whats New
[POPULER MONEY] 10 Aset Kripto Paling Cuan Dalam Sepekan | Bagaimana Sebenarnya Sistem COD di Olshop

[POPULER MONEY] 10 Aset Kripto Paling Cuan Dalam Sepekan | Bagaimana Sebenarnya Sistem COD di Olshop

Whats New
Penarikan Uang di Jabodetabek Selama Lebaran Capai Rp 34,8 Triliun

Penarikan Uang di Jabodetabek Selama Lebaran Capai Rp 34,8 Triliun

Whats New
Larangan Mudik Berakhir, Simak Syarat Keluar Kota Terbaru

Larangan Mudik Berakhir, Simak Syarat Keluar Kota Terbaru

Whats New
[TREN WISATA KOMPASIANA] Macau Bukan Sekadar Tempat Berjudi | Urban Tourism, Tren Global yang Jadi Peluang Lokal | 'Traveling' Hemat ke Jerman Selama Corona

[TREN WISATA KOMPASIANA] Macau Bukan Sekadar Tempat Berjudi | Urban Tourism, Tren Global yang Jadi Peluang Lokal | "Traveling" Hemat ke Jerman Selama Corona

Rilis
Selama Larangan Mudik, Trafik di Bandara Kelolaan AP I Hanya 66.096 Penumpang

Selama Larangan Mudik, Trafik di Bandara Kelolaan AP I Hanya 66.096 Penumpang

Whats New
Mengenalkan Huruf dan Angka kepada Anak Prasekolah | Ini Cara Mengetahui dan Mengasah Bakat Anak Sejak Dini | Menilai dan Merumuskan Definisi Variabel Penelitian

Mengenalkan Huruf dan Angka kepada Anak Prasekolah | Ini Cara Mengetahui dan Mengasah Bakat Anak Sejak Dini | Menilai dan Merumuskan Definisi Variabel Penelitian

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X