Targetkan KUR Rp 140 Triliun, Darmin Minta Bank Tak Tarik Bunga Sebulan Setelah Pinjaman

Kompas.com - 27/02/2019, 21:12 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam simbolisasi penyerahan KUR di Pondok Pesantren Miftahul Huda di Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam simbolisasi penyerahan KUR di Pondok Pesantren Miftahul Huda di Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonoman Darmin Nasution menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya.

Tahun lalu, KUR yang disalurkan sebanyak Rp 120 triliun. Sementara tahun ini penyaluran KIR ditargetkan mencapai Rp 140 triliun.

"Tahun ini kota siapkan KUR Rp 140 triliun. Kita mulai KUR untuk petani yang punya hasil tani beras lalu kita perluas," kata Darmin di Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Khusus untuk KUR ketahanan pangan, yakni untuk pertanian dan peternakan disalurkan sebesar Rp 28 triliun kepada 1,2 juta petani dan peternak pada 2019. Jumlahnya lebih besar daripada penyaluran tahun lalu sebesar Rp 25,3 triliun kepada 1,1 juta petani dan peternak.

Baca juga: Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Tak Tercapai, Darmin Akui Kritikan The Economist

Secara nasional, per Januari 2019, KUR Ketahanan Pangan telah disalurkan sebanyak Rp 2,1 triliun kepada 95.212 debitur.

Untuk penyaluran KUR, Darmin meminta bank tidak langsung menarik bunga dalam satu bulan setelah pinjaman.

"KUR, terutama untuk padi, prinsipnya bayar setelah panen. Kalau bayar setelah panen tidak perlu dia jual ayam atau kambing. Tunggu hasilnya keluar. Setelah panen, bayar semua," kata Darmin.

Pemerintah mengeluarkan beberapa skema KUR Khusus, yakni KUR sektor Perkebunan Rakyat, Peternakan Rakyat, dan Perikanan Rakyat. Kemudian, ada pula skema KUR untuk pengadaan dryer atau alat pendukung pertanian, serta KUR Garam Rakyat. Skema KUR khusus tersebut diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola secara bersama dalam bentuk kelompok dengan off-taker perusahaan besar.

Untuk mempercepat pemerataan ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang mencakup tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan, dan kapasitas SDM.

"Salah satu pilar kesempatan pada KPE adalah pemberian kesempatan kepada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan,” kata Darmin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X