Perlu Soliditas Pemerintah untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, mengatakan, jajaran kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla perlu merapatkan barisan guna mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 5,4 persen di 2018 mendatang.

Menurutnya, saat ini ada beberapa menteri dalam kabinet pemerintahan yang tidak solid dalam menjalankan program pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dengan adanya masalah perlambatan daya beli masyarakat.

"Arahan Presiden itu jelas, Indonesia ini mau dibawa kemana. Tetapi ada beberapa menteri tidak solid dalam menangkap dan merealisasikan apa yang telah diarahkan," ujar Andrinof dalam diskusi Populi Center dan Smart FM di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

Menurutnya, salah satu indikatornya adalah alokasi transfer dana desa yang belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian di daerah.

"Kalau itu (transfer dana desa) direalisasikan dengan tepat, daya beli masyarakatnya akan naik, produktivitas meningkat," tambahnya.

Selain memastikan realisasi penyaluran dana desa yang tepat sasaran, pemerintah juga perlu meningkatkan produktivitas masyarakat melalui beberapa kementerian terkait.

"Yang bekerja untuk meningkatkan produktivitas contohnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa dan Kementerian Pertanian, harus serius mencapai strategi itu," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, menegaskan, guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2018, pemerintah perlu melakukan akselerasi pembangunan.

Menurut Enny, hingga kini pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan segera hingga akhir tahun 2017.

"Ada persoalan pengangguran, daya beli dan juga bagaimana nanti bisa refinancing utang. Jadi ini butuh akselerasi, tidak bisa hanya konvensional," ujar Enny.

Enny menegaskan, akselerasi yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan ruang insentif yang besar bagi dunia usaha agar memberikan dampak positif pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, saat ini bukanlah momentum yang tepat jika pemerintah hanya bertumpu pada optimalisasi penerimaan perpajakan. Diperlukan cara atau akselerasi lain agar ekonomi bisa meningkat tanpa terlalu mengandalkan perpajakan.

Acara diskusi Populi Center dan Smart FM di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (19/8/2017).