Utang Pemerintah Terus Bertambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai utang pemerintah pusat sampai akhir Juli 2017 telah mencapai angka Rp 3.779,98 triliun. Jumlah itu naik Rp 73,47 triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 3.706,52 triliun.

Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menunjukkan, nilai utang tersebut didominasi surat berharga negara (SBN) sebesar 80,6 persen atau Rp 3.045 triliun. Sementara itu 19,4 persen sisanya atau Rp 734,98 triliun berupa penarikan pinjaman.

Kenaikan utang berasal dari penerbitan SBN neto mencapai Rp 65,50 triliun. Lalu, penarikan pinjaman neto mencapai Rp 7,96 triliun.

"Tambahan pembiayaan utang memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial," ujar keterangan tertulis DJPPR, Minggu (20/8/2017).

Dengan menggunakan asumsi PDB dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 13.613 triliun maka rasio total outstanding utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir Juli 2017 adalah sebesar 27,77 persen dari PDB.

Angka itu masih lebih rendah dibanding dengan rasio utang Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Brazil, dan India serta negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina yang di atas 40 persen.

Rasio utang pemerintah juga masih di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebesar 60 persen dari PDB. Dan masih lebih rendah dibandingkan target pemerintah hingga akhir tahun yang sebesar 28,9 persen dari PDB.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, utang merupakan konsekuensi dari belanja-belanja yang diprioritaskan untuk mengejar banyaknya ketertinggalan.

"Indikator pembangunan yang kami inginkan, maupun menjadikan republik ini semakin kuat, itulah konsekuensinya. Kami terus kelola secara baik," ujarnya, Jumat (18/8).

Perlu Hati-hati

Meski pemerintah mengklaim rasio utang masih sehat, namun pemerintah perlu berhati-hati merealisasikan pinjaman tersebut. Sebab masih ada kemungkinan nilai utang pemerintah seiring dengan membengkaknya defisit anggaran dan tidak tercapainya penerimaan pajak. Apalagi saat ini masih ada risiko ketidakpastian global.

Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Sugandi bilang, untuk menjaga rasio utang tetap aman, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi.

"Kedua, memperlambat akselerasi utang jika dimungkinkan," katanya, Minggu (20/8). Perencanaan utang perlu lebih matang karena tahun depan defisit anggaran Rp 399,24 triliun.

Berita ini diambil dari kontan.co.id dengan judul: Utang pemerintah terus bertambah