Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakaf Diusulkan Jadi Modal Usaha Startup

Kompas.com - 24/08/2017, 18:42 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengusulkan wakaf dikelola untuk pembiayaan usaha rintisan atau startup, khususnya bagi wirausaha muslim.

Dengan demikian, hal ini, akan semakin banyak menciptakan wirausaha muda yang potensial.

"Kita perlu startup. Ide saya, startup itu dihasilkan atau berasal dari hasil manajemen wakaf," kata Bambang, di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (24/8/2017).

Bambang mengatakan, hal ini disampaikannya karena dia pernah bekerja di Islamic Development Bank (IDB).

(Baca: Bappenas: Perlu Ada Perbaikan dalam Mekanisme Pembayaran Zakat)

Di sana, dia mempelajari ilmu manajemen wakaf yang dilakukan oleh IDB dengan beberapa negara anggota, khususnya negara Timur Tengah dan Afrika Utara.

Tanah wakaf di sana difungsikan sebagai universitas, rumah sakit, pertokoan, hotel, dan lain-lain. Syaratnya, pemakaian asetnya tetap harus menerapkan konsep syariah.

"Yang paling penting, kenapa kita harus me-manage wakaf itu, idenya adalah supaya wakaf itu produktif, tanah menghasilkan sesuatu. Kalau kita menjalankan tanah wakaf sebagai rumah sakit, kalau dikelola dengan baik, pasti ada surplusnya," kata Bambang.

Kemudian dia mendorong tanah wakaf itu dikelola untuk usaha startup. Menurut dia, banyak wirausaha muda yang tidak memiliki modal untuk membangun usaha tersebut.

Jika pemerintah dapat menciptakan startup semakin banyak, maka akan semakin banyak menciptakan pengusaha muslim yang baru.

Jika usaha itu semakin berkembang, maka bank syariah akan meminjamkan modal kepada para pengusaha muslim tersebut. Wirausaha-wirausaha itu akan menjadi nasabah baru bagi bank syariah.

"Maka bank syariah ini tidak lagi seperti dulu, yang kasih pinjam ke komoditi, sawit, importir BBM. Kami ingin bank syariah secara organik tumbuh dari potensi pengusaha muslim masa depan," kata Bambang.

Kompas TV Kewajiban Membayar Zakat Fitrah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi 'Trading'

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi "Trading"

Earn Smart
Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com