Susi dan Rahasia Menghemat Anggaran hingga Rp 8,28 Triliun

KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berhasil melakukan penghematan di kementerian yang dipimpinnya hingga Rp 8,28 triliun dalam rentang 2015 hingga 2017.

Ada beberapa hal yang membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menghemat anggaran hingga sebegitu besar. Salah satunya, Susi mengetahui dengan sangat detail harga barang-barang yang dibeli oleh kementerian yang dipimpinnya.

Sebagaimana yang dikisahkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan R. Nilanto Perbowo, Susi akan melihat satu per satu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disusun anak buahnya.

Harga yang dimasukkan dalam DIPA harus wajar dan sesuai dengan harga di pasar. "Pejabat eselon I yang menyusun harus bisa mempertanggungjawabkan besaran DIPA. Kalau tidak bisa menjelaskan, ya siap-siap dimarahi di depan anak buahnya," kata Nilanto, Kamis (7/12/2017).

Ya, menteri asal Pangandaran ini tahu harga yang akan dibeli oleh instansi yang dipimpinnya. Jangankan harga barang-barang di sektor perikanan dan kelautan, Susi bahkan juga sangat paham harga berbagai jenis ikan yang tiap hari berubah.

Selain pemahaman yang detail tentang harga, Susi merupakan menteri yang sangat pragmatis. Dia tak mau anggaran di KKP dihamburkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak jelas hasilnya. Sebaliknya, anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja modal dan barang.

Anggaran yang ditulis dengan kata-kata bersayap, siap-siap dipangkas. Sebagai gantinya, harus ditulis dengan istilah yang jelas dan lugas.

Hal inilah yang kemudian memunculkan istilah "Susinisasi" anggaran.

Susinisasi tahap 1

Pada tahun 2015, Menteri Susi "mewarisi" anggaran yang disusun oleh oleh menteri kabinet sebelumnya. Dia sebenarnya tinggal menjalankannya dan tidak perlu repot-repot menyusun anggaran.

Namun bukan itu yang dipilih. Sebaliknya, dia melakukan pemetaan kembali anggaran APBN 2015 untuk KKP. Dari pemetaan tersebut, akhirnya diketahui bahwa anggaran yang dibutuhkan kementerian yang dipimpinnya di bawah anggaran yang dialokasikan APBN.

Cara yang dilakukan Susi yakni menghilangkan kata-kata penggunaan pemberdayaan, penguatan, sinkronisasi, serta kalimat-kalimat absurd lainnya. Bahkan, Susi mengeluarkan surat edaran di instansinya untuk menghindari penggunaan kata-kata tersebut dalam penyusunan anggaran.

Kata-kata yang dipakai dalam penyusunan anggaran harus bisa dicerna oleh orang awam: membeli, perbaikan, dan sebagainya.

Hal lain yang dilakukan Susi yakni memangkas anggaran untuk perjalanan dinas, paket meeting, serta rapat-rapat yang terlalu sering dilaksanakan.

Sebagai gantinya, Susi meminta agar rapat dilakukan secara bersama-sama lintas Eselon III. Sehingga dalam satu kali rapat, ada banyak agenda yang dibahas. Sehingga anggaran bisa lebih dihemat.