Susi dan Rahasia Menghemat Anggaran hingga Rp 8,28 Triliun

Di sisi lain, Susi memperbesar anggaran untuk belanja modal dan bantuan sosial, karena lebih mendapatkan hasil yang nyata.

Hingga di akhir tahun 2015, kementerian yang dipimpin Susi berhasil melakukan penghematan sebesar Rp 1,08 triliun. Anggaran tersebut kemudian dikembalikan ke APBN untuk dimanfaatkan keperluan lainnya.

Bahkan Presiden Joko Widodo di penghujung 2015 meminta semua menterinya mengikuti pola kerja Susi yang berhasil melakukan efisiensi nomenklatur. Dan dari sini pula, mulai muncul istilah "Susinisasi" anggaran.

Susinisasi tahap 2

Berlanjut ke 2016, program Susinisasi anggaran semakin diintensifkan. Ada tiga prinsip yang menjadi acuan dalam pemanfaatan anggaran APBN untuk KKP, yakni pertama sufficient atau menggunakan anggaran secukupnya. Kedua accountable atau dipertanggungjawabkan. Ketiga adalah outcome oriented atau berorientasi pada hasil.

Salah satu yang dilakukan Susi dalam program "Susinisasi" tahap 2 ini adalah mendorong proyek-proyek yang bisa didanai kementerian lain, tidak dikerjakan oleh KKP.

Seperti pembangunan saluran air, diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian PUPR. Demikian juga dengan pembangunan alur di pelabuhan perikanan, diserahkan ke Kementerian Perhubungan.

Susi juga aktif menggerakkan korporasi untuk melaksanakan CSR di kantong-kantong nelayan. Seperti halnya perusahaan keuangan, yang diajak membangun tempat penerus di pantau pantai. Dengan melibatkan korporasi, Susi bisa menghemat anggaran di Kementerian yang dipimpinnya.

Hingga di akhir 2016, anggaran yang berhasil dihemat oleh KKP di bawah komando Susi Pudjiastuti lebih besar lagi, yakni mencapai Rp 5,98 triliun dari APBN 2016 yang dialokasikan sebesar Rp 13,8 triliun.

Sementara itu pada 2017, Susi kembali bisa menghemat anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. 

Nilanto berkisah, salah satu kunci sukses penghematan anggaran adalah Menteri Susi terlibat langsung dalam pembahasan anggaran. Dan satu hal yang juga menentukan adalah dia sangat mengenal sektor yang menjadi tanggung jawabnya. 

Tak hanya sebatas seluk beluk industri dan hukum yang mengatur. Namun juga memahami dengan detail dari harga harga barang pengadaan di kementeriannya.