Bank Dunia Sebut Daya Beli Masyarakat Indonesia Makin Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsumsi di Indonesia sempat turun di semester pertama 2017 ini dan memperlihatkan bahwa daya beli masyarakat melemah. Namun sekarang, menjelang kuartal IV, Bank Dunia menemukan adanya indikasi pemulihan daya beli di masyarakat dengan naiknya tingkat konsumsi.

"Begitu masuk kuartal ketiga (2017), konsumsi malah lebih tinggi. Memang tidak terlalu kuat, namun akan makin baik di kuartal keempat," terang Kepala Ekonom Bank Dunia Frederico Gil Sander dalam laporan Indonesia Economic Quarterly di Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Dia mengungkap salah satu indikatornya adalah tingkat pengangguran menurun; dari 5,6 persen di bulan Agustus 2016 menjadi 5,5 persen di bulan Agustus 2017. Hal ini berarti ada lebih banyak masyarakat yang bekerja dan mendapat penghasilan untuk dibelanjakan.

Selain itu, Frederico juga melihat adanya peningkatan pada konsumsi barang bukan makanan (non-food) hingga 37 persen. Kategori ini sebagian besar didominasi oleh layanan jasa, seperti restoran, pembelian pulsa, serta transportasi.

Baca juga: "Kita Mampu, tapi Tak Mau Membeli, Itu Bukan Berarti Daya Beli Turun"

Frederico memprediksi, konsumsi yang sudah membaik ini akan semakin membaik di tahun mendatang karena dipengaruhi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Bentuknya berupa konsumsi untuk berbagai kebutuhan kampanye, seperti kaus atau lainnya.

Stabilitas nilai tukar dan inflasi juga turut andil dalam mendorong konsumsi di masyarakat di tahun depan. Apalagi pemerintah belum ada rencana untuk mengubah harga barang administered price seperti gas atau listrik.

Dia juga mengakui bahwa pada semester pertama 2017 sempat terjadi pelemahan daya beli yang ditandai berkurangnya tingkat konsumsi masyarakat.

"Kami melihat konsumsi memang lemah di semester pertama 2017 karena ada beberapa sentimen. Biasanya lebaran konsumsi tinggi, tapi tahun ini tidak," terangnya.

Penurunan tingkat konsumsi itu salah satunya disebabkan kenaikan tarif listrik 900 VA yang jumlah penggunanya mencapai 18,7 juta rumah tangga. Kenaikan tarif tersebut substansial dan menurunkan kemampuan masyarakat kelas menengah ke bawah dalam mengonsumsi barang atau jasa.

Selain itu, program tax amnesty juga menjadi lebih serius dalam menerapkan kepatuhan pajak; sehingga berdampak pada berkurangnya konsumsi pada rumah tangga yang berpenghasilan tinggi.