LMAN dan PT PATNA Kerja Sama Operasikan Kilang Gas Alam Cair di KEK Arun

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) bersama PT Patriot Nusantara Aceh (PATNA) menandatangani perjanjian kerja sama operasional aktiva kilang liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Penandatanganan tersebut dilangsungkan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).

"Ini merupakan salah satu langkah mengembangkan industri di luar Pulau Jawa," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin sore.

Aktiva kilang gas alam cair di KEK Arun memiliki status Barang Milik Negara (BMN) yang kegiatannya nanti akan turut mendorong pengembangan KEK Arun.

Baca juga : Dukung Investasi di KEK Arun, PLN Aceh Siapkan Listrik 400 MW

PT PATNA sendiri merupakan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Arun Lhokseumawe.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 menjelaskan bahwa kilang LNG Arun merupakan bagian dari KEK Arun Lhokseumawe.

Dengan begitu, total luas KEK Arun Lhokseumawe mencapai 2.622,48 hektar, di mana 1.840,8 hektare untuk kawasan kilang Arun Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh; 582,08 hektar kawasan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh; serta 199,6 hektar untuk kawasan Jamuan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

Pengembangan KEK di Arun bertujuan agar sektor industri di sana bisa berkembang dengan cepat.

Baca juga : Kelola KEK Arun, PIM Dirikan PT Patna

Terlebih, kendala lahan telah diselesaikan sehingga langkah-langkah pengembangan bisa segera dilaksanakan.

Darmin juga menyebut peran penting KEK Arun dalam menggaet para investor masuk ke Indonesia, mengingat sudah ada banyak kawasan ekonomi di sepanjang Selat Malaka, di antaranya PSA Singapore, Iskandar (IRDA), Port Klang, Port Carey, dan Port Pelepas.

"Kita harus lebih menarik dari mereka, seperti pelayanan perizinan investor. Dengan demikian, tujuan percepatan pengembangan industri di luar Jawa bisa terlaksana," tutur Darmin.