Sri Mulyani: Netizen Anggap Pejabat Jual Barang Pribadi karena APBN Tak Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan netizen sempat ramai membahas tentang lelang koleksi pribadi pejabat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan pada hari ini.

Bahkan, netizen mempertanyakan apakah ada masalah pada APBN sampai pejabat menjual barang-barang pribadinya.

"Kami melakukan (lelang) ini jadi agak heboh di dunia maya. Menteri Keuangan sampai jual baju, apakah APBN kurang penerimaan? Apakah sampai harus segitu desperate-nya kita, menjual barang pribadi pejabat," kata Sri Mulyani saat menyampaikan sambutan sebelum acara lelang dimulai di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018) siang.

Baca juga : Jusuf Kalla Lelang Sepatu hingga Dasi, Mufidah Lepas Koleksi Kain

Menteri yang akrab disapa Ani ini menegaskan, APBN Indonesia untuk tahun 2018 dalam kondisi aman.

Lelang ini diadakan dengan mengikutsertakan para pejabat yang secara sukarela ingin menjual barang pribadinya, untuk kemudian disumbangkan mendukung kegiatan sosial seperti perbaikan sekolah rusak.

Adapun koleksi pribadi yang dilelang hari ini adalah dari Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istrinya Mufidah Kalla, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sri Mulyani sendiri, serta menteri lain dan pimpinan bank BUMN.

Baca juga : Mau Punya Busana Batik Kesayangan Sri Mulyani? Begini Caranya

"Uang ini bukan uang APBN, koleksi pribadi berarti penerimaannya pribadi. APBN kita aman, kami tetap jalankan sesuai dengan UU APBN," tutur dia.

Dalam melaksanakan lelang, barang atau objek lelang dipastikan keasliannya dan memiliki sertifikat.

Pelaksanaan lelang juga dijamin menerapkan tata kelola yang baik, di mana ada mekanisme yang secara jelas diatur dan tidak ada rekayasa maupun manipulasi.

"Suksesnya suatu lelang bisa menggambarkan tata kelola negara tersebut," ujar Sri Mulyani.

Baca juga : Siap-siap, Tanggal 1 Maret KPK Gelar Lelang Barang Inventaris