Soal "Student Loan", Ini Kata Perencana Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana Presiden Joko Widodo dalam menerapkan program pinjaman pendidikan bagi mahasiswa atau student loan dinilai perlu dipersiapkan secara matang. Hal itu dikarenakan ada potensi risiko yang dapat saja terjadi ketika program tersebut diterapkan.

Perencana keuangan Prita Hapsari Ghozie menjelaskan, sebaiknya penerima program student loan adalah mereka yang mampu membayar cicilan ketika sudah menyelesaikan pendidikannya. Mampu membayar yang dimaksud tidak sekadar punya uang, melainkan lulusan tersebut memiliki kapabilitas dan memungkinkan dia mendapat penghasilan yang cukup.

"Student loan harus ditujukan untuk mahasiswa yang memang memiliki kemampuan untuk membayar di kemudian hari. Artinya, setelah lulus, mahasiswa tersebut punya daya saing, membuatnya dapat memperoleh penghasilan untuk membayar cicilan pinjaman pendidikan," kata Prita saat dihubungi Kompas.com  awal pekan ini.

Masalah akan terjadi di kemudian hari apabila mahasiswa penerima student loan tidak mampu membayar cicilan dana pendidikannya. Kondisi tersebut akan semakin rumit jika penerima student loan punya kredit lain, seperti kredit rumah atau hunian, kendaraan bermotor, dan sebagainya.

Baca juga: "Student Loan" Jangan Sampai Dianggap sebagai Uang Berkah

Sehingga menurut Prita, sangat penting bagi penerima student loan agar tidak mengambil kredit apapun sebelum cicilan dana pendidikannya dilunasi. Hal ini perlu dipastikan supaya tidak ada masalah kredit macet di kemudian hari.

"Selain itu, menurut saya harus ada analisa kemampuan membayar kembali berdasarkan potensi mahasiswa dalam mendapatkan pekerjaan, atau harus ada jaminan misalnya mahasiswa ada ikatan dinas dengan instansi," tutur Prita.

Perencana keuangan lainnya, Eko Endarto, menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia umumnya memiiki stigma negatif dengan yang namanya kredit atau utang. Sehingga, pemerintah selaku yang punya program ini perlu memberikan penjelasan utuh agar tidak ada kesalahan persepsi di masyarakat.

"Utang itu di budaya kita masih agak tabu, jadi harus hati-hati. Takutnya ketika nanti diluncurkan, malah jadi perdebatan, mau sekolah kok harus ngutang, atau dari segi keyakinan ada yang tidak setuju dengan utang," ujar Eko.

Presiden Jokowi memunculkan ide student loan dalam sebuah forum yang menghadirkan bos-bos perbankan Indonesia di Istana Negara, Kamis (15/3/2018) lalu. Jokowi ingin mengubah pola kredit masyarakat dari yang konsumtif ke barang menjadi untuk jasa pendidikan.

Indonesia sudah pernah menjalankan program student loan di tahun 1980-an lalu. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir yang menjadi salah satu penerima student loan menceritakan, program itu efektif membantu mahasiswa tingkat akhir yang sudah tidak dibiayai oleh orangtuanya.

"Tapi, ada masalah lain, rata-rata enggak bayar (cicilan pinjaman) semua karena mereka hanya butuh fotokopi ijazah dan legalisasi. Itu yang dibawa ke mana-mana," ucap Nasir.