Polemik Stasiun Duri: Bentuk Kesadaran Masyarakat Bertransportasi Umum

JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik frekuensi keberangkatan KRL Duri-Tangerang dan KA Bandara di Stasiun Duri belakangan ini menuai banyak komentar dari masyarakat.

Salah satu pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, juga memiliki pandangan tersendiri melihat persoalan tersebut.

Dia berpandangan, masyarakat Jakarta sudah memiliki kesadaran cukup tinggi untuk menggunakan transportasi umum.

“Masyarakat berharap tinggi kepada angkutan umum. Ini sisi positifnya. Orang-orang Jakarta tidak ingin menghabiskan waktunya di jalan, lelah mereka, bisa menurunkan produktivitas. Momentum ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk lebih mengembangkan transportasi umum,” ujar Djoko ketika dihubungi Kompas.com pada Kamis (05/04/2018).

Baca juga: Memahami Riwayat Kereta Bandara dan KRL Tangerang-Duri

Djoko mengoreksi munculnya argumen berkaitan dengan KA Bandara yang menggunakan jalur KRL. Menurut dia, justru KRL yang menggunakan slot kereta bandara, hanya saja kereta bandara tidak kunjung dioperasikan karena ketiadaan armada.

Jadi, daripada kosong, digunakan untuk KRL dengan jumlah yang tidak penuh, hanya delapan rangkaian dalam satu kereta. Untuk saat ini, gerbong ditambah menjadi 12 rangkaian.

Sebagai informasi melalui Perpres 83 Tahun 2011 pemerintah memberikan otoritas kepada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk membangun prasarana.

Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, operator kereta tidak bisa membangun, hanya pemerintah yang bisa membangun prasarana.

Baca juga: KRL Mania: Demi Kereta Bandara, Pemerintah Korbankan Ribuan Penumpang Kereta Komuter

Solusi

Menurut Djoko, sebagai solusi lebih baik Perpres 83 Tahun 2011 dicabut sehingga pemerintah bisa membangun jalur ganda dari Tanah Abang, Duri, sampai Batu Ceper seperti halnya Manggarai ke Cikarang.

Di sisi lain, Djoko menambahkan bahwa masyarakat sudah telanjur terbiasa dengan jadwal KRL sebelumnya dan hanya perlu kembali membiasakan diri dengan perubahan jadwal kereta Duri-Tangerang.

“Lalu, apakah penambahan dari 8 menjadi 12 gerbong efektif untuk mengangkut semua penumpang? Itu perlu perhitungan lebih lanjut. Kita jangan membebankan semua penumpang pada kereta,” ujarnya.

Djoko juga menyarankan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk membuat jalur bus premium untuk trayek Jakarta-Tangerang.

Baca juga: Dua Solusi soal Pengurangan Perjalanan Komuter Lintas Duri-Tangerang

Sebelumnya, pemberitaan Stasiun Duri menjadi viral karena unggahan video padatnya arus penumpang KRL pada Kamis (29/03/2018).

Penambahan frekuensi kereta dari 50 menjadi 70 keberangkatan menjadi penyebab berkurangnya frekuensi keberangkatan KRL Duri-Tangerang dari 90 menjadi 80 keberangkatan.

Hal itu berimbas pada jadwal keberangkatan KRL yang sebelumnya 20 menit sekali menjadi 30 menit sekali.