Menhub: Demo Politis Ojek Online Tak Akan Saya Tanggapi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pihaknya tetap fokus membahas tuntutan ojek online dalam hal tarif serta perlakuan adil dari perusahaan atau aplikator.

Namun, dia memastikan tidak akan menanggapi tuntutan maupun hal lain yang dia nilai bersifat politis.

"Saya menangkap hal-hal yang esensial yang dibutuhkan oleh mereka. Tapi, hal-hal yang dipolitisir, saya tidak akan tanggapi," kata Budi saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018).

Budi mengungkapkan, hal esensial yang dia maksud adalah masalah perlakuan adil terhadap hak-hak para pengojek serta soal tarif yang masih belum diatur sampai saat ini. Namun, Budi tidak menjelaskan lebih lanjut hal politis apa yang dia maksud dalam unjuk rasa para ojek online belakangan ini.

Mengenai tarif, Budi menuturkan prosesnya masih dalam tahap pembahasan bersama dengan pemangku kepentingan. Mereka adalah pihak perusahaan penyedia jasa transportasi online atau aplikator, mitra pengemudi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

"Pembicaraannya berlangsung cair dan intensif," tutur Budi.

Unjuk rasa ojek online baru saja terjadi pada awal pekan ini, Senin (23/4/2018), di depan gedung DPR/MPR RI. Pendemo menuntut pemerintah segera membuat regulasi untuk mengatur kendaraan roda dua dan rasionalisasi tarif oleh aplikator.