Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Garuda Disarankan Tutup Rute Penerbangan yang Merugi

Kompas.com - 06/05/2018, 19:10 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Maskapai Garuda Indonesia disarankan mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kinerja perusahaan dengan menutup rute yang merugi atau tidak memberi keuntungan.

Berdasarkan laporan keuangan Garuda Indonesia pada kuartal I 2018, tercatat perusahaan masih membukukan kerugian 64,3 juta dollar AS atau berkurang 36,5 persen dari jumlah kerugian kuartal I 2017 sebesar 101,2 juta dollar AS.

"Rute yang rugi ditutup saja. Kalau memang rugi, langsung ditinggal," kata pengamat penerbangan Gerry Soejatman kepada Kompas.com, Minggu (6/5/2018).

Gerry menyebut, dua rute penerbangan internasional yang dianggap memiliki biaya besar untuk operasionalnya, yakni Jakarta-Amsterdam serta Jakarta-London.

Baca juga: Karyawan Garuda Mogok, yang Tepuk Tangan justru Para Pesaingnya

Dia menilai, rute Jakarta-Amsterdam pada dasarnya punya kepentingan hubungan sejarah antara Indonesia dengan Belanda, termasuk dalam hal jalinan budaya dan kegiatan perdagangan.

"Tapi, kalau London? Coba dilihat, rugi enggak tuh dua rute tersebut? Paling tidak, salah satunya ditutup, maka bisa menekan kerugian dalam jumlah besar sebagai langkah jangka pendek," tutur Gerry.

Dia turut menilai pemerintah punya andil besar dalam memperbaiki kinerja maskapai pelat merah itu, dengan memilih tetap mempertahankan rute yang punya gengsi tinggi atau fokus pada perbaikan kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Ditambah lagi kondisi internal Garuda Indonesia yang sedang kurang baik karena ketidakpercayaan pilot dan karyawan terhadap jajaran direksinya.

"Karyawan kan gerah karena mereka khawatir. Kalau ini tidak ada langkah yang masuk akal, sebentar lagi sahamnya bisa diambil alih sama pemerintah atau ditutup. Kondisinya lagi kritis sekarang, jangan sampai kejadiannya kayak Merpati," ujar Gerry.

Kompas TV Direksi Garuda meminta pegawainya untuk tidak melakukan aksi mogok, karena akan merugikan pengguna jasa Garuda dan perusahaan sendiri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com