Etatisme Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi, BUMN Untung atau Rugi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak dapat dimungkiri, bahwa selama kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah terus membangun infrastruktur di seluruh pelosok negeri.

Pemerataan dan penghilangan kesenjangan ekonomi antar-daerah menjadi dua alasan mendasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang begitu masif sejak 2014 sampai sekarang.

Namun, bagaikan dua sisi mata uang, upaya pemerintah tersebut masih dirasa belum cukup lantaran masih terlalu mengandalkan kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur dengan nilai besar.

Beberapa BUMN karya seperti Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya, Nindya Karya, Pembangunan Perumahan (PP) dan banyak lainnya telah mendapatkan penugasan untuk membangun infrastruktur mulai dari jalan tol hingga perumahan.

Penugasan itu yang kemudian disoroti karena berpeluang menciptakan etatisme.

Baca: Konsep Infrastruktur di Era Pak Jokowi Bentuk Etatisme..."

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etatisme diartikan sebagai suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan.

"Sekarang konsep infrastruktur di era Pak Jokowi sebagai bentuk etatisme atau semua ingin dikerjakan BUMN, semua pendanaan dari BUMN, APBN terutama juga masuk ke dalam kontaktor- kontraktor BUMN," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira sebagai bentuk etatisme.

Bhima menambahkan, etatisme tersebut kemudian membuat BUMN terkesan ugal-ugalan dalam membangun infrastruktur. Hal itu terlihat dari banyaknya kecelakaan konstruksi pada infrastruktur yang dibangun oleh BUMN.

Selain itu, dominasi BUMN tersebut mengikis kesempatan kontraktor swasta untuk bisa terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

"BUMN harusnya urusi sektor-sektor yang strategis, tetapi selain itu juga harus membagi kuenya dengan swasta biar swastanya juga hidup karena ekonomi masyarakat juga ada di swasta-swasta," terang Bima.

Berdasarkan catatan Gapensi sebanyak 37.000 kontraktor swasta hilang dalam tiga tahun terakhir.

"Itu bukan angka yang sedikit. Itu terjadi karena swasta enggak kebagian kue pembangunan infrastruktur," imbuh Bhima.

Pendapat sama pun diutarakan Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis. Menurut dia, apa yang terjadi saat ini adalah pemerintah secara sengaja membagi kue pembangunan infrastruktur tidak merata antara BUMN dan swasta.

Saat ini terlalu banyak proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah digarap oleh BUMN.