Indonesia Sodorkan Solusi Persoalan Malnutrisi di Asia dan Pasifik

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menyatakan sumber daya pangan lokal merupakan solusi untuk mengatasi tiga masalah gizi buruk.

Solusi itu disampaikan Badan Ketahanan Pangan di saat Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tengah melakukan kajian untuk mencari solusi atas tiga persoalan malnutrisi yang terjadi di Asia dan Pasifik.

Tiga masalah itu adalah kejadian rendah nutrisi, kekurangan nutrisi mikro, serta kelebihan berat badan dan kegemukan.
 
“Ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap FAO untuk meningkatkan peranan sumber bahan pangan yang sehat dan berkualitas, namun tetap terjangkau oleh masyarakat luas,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, dalam forum Sidang Dewan FAO ke-159 di Roma Italia, Senin (4/6/2018).

(Baca: 19, 4 Juta Orang Indonesia Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Pangan)

Pemerintah Indonesia juga mengusulkan kerja sama penelitian dan pengembangan  bahan pangan lokal mulai dari industri hulu sampai dengan industri hilir ditingkatkan.

Selain itu, Indonesia menggarisbawahi pentingnya peran petani skala kecil, termasuk nelayan, dalam pengentasan kemiskinan.

"Mengingat kemiskinan terkonsentrasi di wilayah pedesaan,” katanya.

Pemerintah Indonesia berkeyakinan bahwa perhatian yang cukup untuk petani skala kecil dari masyarakat internasional dapat menghilangkan segala bentuk kemiskinan, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

(Baca: Pangan, Salah Satu Tantangan Pembangunan Berkelanjutan)

Upaya peningkatan pendapatan di wilayah pedesaan juga mendapat perhatian dari anggota Dewan FAO, termasuk Indonesia.

Salah satu upaya yang sedang dilakukan FAO adalah mempromosikan Globally Important Agriculture Heritage System (GIAHS) sebagai lokasi wisata pertanian yang berwawasan lingkungan.

Indonesia dan negara-negara lainnya memandang program GIAHS FAO merupakan salah satu solusi berkelanjutan dalam mengembangkan wilayah pedesaan, baik dari segi perolehan pendapatan mau pun konservasi lingkungan dari kegiatan pertanian.

"Hal ini ibarat pepatah, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui,” ujar Agung.

Keterwakilan semua negara

Selain itu, pengelolaan internal organisasi FAO yang lebih berkeadilan juga mendapat sorotan anggota Dewan FAO.