Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Luhut: Soal Kemiskinan Eloknya Lihat Data, Jangan Lihat Rumor...

Kompas.com - 01/08/2018, 20:53 WIB
Ridwan Aji Pitoko,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pihak untuk mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi hanya satu digit pada Maret 2018 silam.

Hal tersebut ditujukan Luhut untuk beberapa pihak yang menyindir Jokowi atas capaian tersebut.

"Kita itu baiknya, eloknya lihat data. Jangan lihat rumor, juga jangan mendidik masyarakat atau membodohi masyarakat dengan informasi tidak benar," kata Luhut kepada awak media di kantornya, Rabu (1/8/2018).

Berkaitan dengan hal tersebut, baru-baru ini Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pernyataan kontroversial terkait angka kemiskinan di Indonesia.

Baca juga: Membandingkan Angka Kemiskinan dari Era Soeharto hingga Jokowi

Prabowo misalnya, dia mengatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia bertambah parah dalam lima tahun ke belakang. Dia bahkan menyebut ada 50 persen penambahan angka kemiskinan.

Lain halnya dengan SBY, dia menyebutkan bahwa ada 100 juta penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin.

Pernyataan keduanya kemudian menimbulkan perdebatan dan berbeda jauh dengan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagai informasi, pemerintah mencatatkan angka kemiskinan sebesar 25,95 juta orang (9,82 persen) atau turun 633,2 ribu orang dibandingkan September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

Berkaitan dengan hal tersebut, Luhut menegaskan bahwa data BPS adalah valid dan tidak dipengaruhi oleh pemerintah.

"BPS sumber informasi kita. Dia kan independen, enggak mungkin lah berbohong," ujar Luhut.

Luhut pun kemudian secara tak langsung menyindir mereka yang melihat prestasi pemerintah dengan sebelah mata dan tak mampu lapang dada menerima hasil.

"(Mereka) malu mengakui, mentang-mentang beliau (Presiden Jokowi) mantan wali kota dan gubernur, sedangkan yang lain mantan apa, lebih tinggi. Kita itu harus mendidik muda-muda berbicara secara ksatria, jangan ngomong kiri kanan enggak jelas," tandas Luhut.

Baca juga: Kepala BPS soal Tudingan Kemiskinan Naik 50 Persen: Kalau Ngomong Harus Pakai Data...

Kompas TV Larangan anggota keluarga perokok didorong menjadi syarat bantuan tunai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Whats New
Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Whats New
Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Whats New
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Whats New
Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Whats New
Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

BrandzView
Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Whats New
Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Whats New
Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Work Smart
Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Whats New
Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Whats New
Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Whats New
Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Whats New
Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com