Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Pemerintah, Tim Ekonomi Gerindra Bantah Anti-infrastruktur

Kompas.com - 13/09/2018, 16:20 WIB
Ridwan Aji Pitoko,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Ekonomi Gerindra mengkritik kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama empat tahun ke belakang. Pemerintah dianggap tidak melakukan penghitungan akurat terkait pembangunan infrastruktur tersebut.

"Yang kami coba ingatkan ke pemerintah itu adalah pemerintah tidak punya hitungan investasi yang optimum untuk infrastruktur itu berapa, terutama berapa persen dari PDB atau berapa persen dari APBN dan sebagainya," kata Harryadin Mahardika dari Tim Ekonomi Gerindra, kepada Kompas.com, di Sekretariat Iluni UI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Pembangunan infrastruktur yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah dianggap Harryadin telah melewati titik optimalnya.

Hal itu kemudian berimbas pada penurunan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDB Indonesia.

Baca juga: Kerja Jokowi Bangun Infrastruktur dan Sorotan Kinerja Para Pelaksana

"Jadi yang dituju adalah asal banyak membangun, mengejar ketertinggalan tanpa kemudian menghitung titik optimalnya. Kenapa? karena kita melihat terlalu berelebihannya fokus pada infrasruktur ini trade off-nya adalah sektor-sektor lain itu sedikit dilupakan," jelas Harryadin.

Harryadin menyebutkan, indikasi terabaikannya sektor lain itu terlihat dari tingginya presentase Incremental Core Output Ratio (ICOR) terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut dia, untuk menumbuhkan satu persen perekonomian, dengan kondisi saat ini Indonesia membutuhkan 6,4 persen investasi dari PDB. Angka tersebut termasuk mahal jika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang ICOR-nya hanya tiga persen.

"Ini salah satunya terjadi karena kami melihat terlalu berlebihannya investasi di infrastruktur. ICOR ini sudah bertambah cukup signifikan dalam empat tahun ini. Jadi lima tahun lalu ICOR kita masih di kisaran lima persen dan sekarang 6,4 persen. Semakin tinggi ICOR maka semakin jelek, semakin mahal untuk bisa tumbuh satu persen perekonomian," kata Harryadin.

Namun demikian, Harryadin membantah jika pihaknya anti terhadap pembangunan infrastruktur. Oposisi kata dia, sama mendukungnya pembangunan infrastruktur tersebut.

"Ya yang perlu digarisbawahi adalah kami tidak anti infrastruktur, itu yang perlu diklarifikasi karena selama ini kami Gerindra atau opisisi seolah-olah anti infrastruktur, jadi memang kami melihat infrastruktur itu penting, harus diakui bahwa infrasruktur itu penting untuk mengejar ketinggalan, tetapi ya itu tadi harus dilihat nilai optimumnya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Migas Elnusa Bakal Tebar Dividen Rp 201 Miliar

Emiten Migas Elnusa Bakal Tebar Dividen Rp 201 Miliar

Whats New
Kewajiban Sertifikat Halal bagi UMKM Ditunda hingga 2026

Kewajiban Sertifikat Halal bagi UMKM Ditunda hingga 2026

Whats New
BW Digital dan Anak Usaha Telkom Bangun Sistem Komunikasi Kabel Laut Hubungkan Australia, RI, Singapura

BW Digital dan Anak Usaha Telkom Bangun Sistem Komunikasi Kabel Laut Hubungkan Australia, RI, Singapura

Whats New
Garuda Indonesia Hentikan Sementara Operasional Pesawat yang Alami Insiden Mesin Terbakar

Garuda Indonesia Hentikan Sementara Operasional Pesawat yang Alami Insiden Mesin Terbakar

Whats New
IHSG Diperkirakan Akan Melemah, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diperkirakan Akan Melemah, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Ditopang Data Inflasi AS, Wall Street Berakhir di Zona Hijau

Ditopang Data Inflasi AS, Wall Street Berakhir di Zona Hijau

Whats New
Masih Terkendali, Inflasi AS Bulan April Turun Jadi 3,4 Persen

Masih Terkendali, Inflasi AS Bulan April Turun Jadi 3,4 Persen

Whats New
Fitch Ratings Proyeksi Defisit Anggaran Pemerintahan Prabowo-Gibran Melebar Dekati 3 Persen

Fitch Ratings Proyeksi Defisit Anggaran Pemerintahan Prabowo-Gibran Melebar Dekati 3 Persen

Whats New
RI Raup Rp 14,8 Triliun dari Ekspor Tuna, Pemerintah Harus Jaga Populasinya

RI Raup Rp 14,8 Triliun dari Ekspor Tuna, Pemerintah Harus Jaga Populasinya

Whats New
OJK Sebut Porsi Pembiayaan Kendaraan Listrik Baru 0,01 Persen

OJK Sebut Porsi Pembiayaan Kendaraan Listrik Baru 0,01 Persen

Whats New
Rencana Merger XL Axiata dan Smartfren Masuk Tahap Evaluasi Awal

Rencana Merger XL Axiata dan Smartfren Masuk Tahap Evaluasi Awal

Whats New
[POPULER MONEY] 2.650 Pekerja Pabrik di Jabar Kena PHK dalam 3 Bulan Terakhir | Percikan Api Bikin Penerbangan Haji Kloter 5 Makassar Balik ke Bandara

[POPULER MONEY] 2.650 Pekerja Pabrik di Jabar Kena PHK dalam 3 Bulan Terakhir | Percikan Api Bikin Penerbangan Haji Kloter 5 Makassar Balik ke Bandara

Whats New
Mesin Pesawat Garuda Terbakar Usai 'Take Off', Kemenhub Lakukan Inspeksi Khusus

Mesin Pesawat Garuda Terbakar Usai "Take Off", Kemenhub Lakukan Inspeksi Khusus

Whats New
Apa Itu Saham Syariah? Simak Pengertian dan Karakteristiknya

Apa Itu Saham Syariah? Simak Pengertian dan Karakteristiknya

Earn Smart
Simak 3 Tips Melunasi Pinjaman Online secara Efektif

Simak 3 Tips Melunasi Pinjaman Online secara Efektif

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com