DPR: Menhub Kecolongan soal Kenaikan Tiket dan Bagasi Berbayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun menilai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 'kecolongan' terkait kenaikan harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar bagi penumpang rute domestik.

Menurut dia, seharusnya pemerintah bisa mengendalikan tarif pesawat agar tak memberatkan masyarakat.

"Isu ini merugikan pemerintah di tahun politik. Menteri (perhubungan) kecolongan ini. Menteri ngerti enggak (dengan kebijakan) ini," ujar Jhoni dalam rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan di Gedung DPR RI, Selasa (29/1/2019).

Baca juga: DPR Minta Maskapai Tunda Penghapusan Bagasi Gratis

Jhoni meminta kebijakan penerapan bagasi berbayar oleh maskapai berbiaya rendah ditunda. Dia menilai kenaikan harga tiket dan pengenaan bagasi berbayar membuat syok masyarakat.

"Enggak usah kita berdebat, saran saya tahan (penerapan bagasi berbayar). Itu tugas pemerintah, ini forum politik bukan forum dagang," kata Jhoni.

Jhoni meminta Kemenhub tak membicarakan untung rugi dalam hal ini. Sebab, kenaikan harga tiket dan penerapan bagasi berbayar sangat memberatkan masyarakat.

"Waktunya tidak tepat. Jangan bicara untung rugi, bicara keuntungan masyarakat. Bagaimana tidak membebankan rakyat walaupun itu benar. Bagaimana menyejahterakan masyarakat agar mereka tenang," ucap dia.

Baca juga: Bagasi Berbayar Jadi Jurus Maskapai Tekan Kerugian?

Sebelumnya, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan menunda kebijakan para maskapai berbiaya rendah untuk menghapus layanan bagasi gratis bagi para penumpang rute domestiknya.

"Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Udara untuk menunda pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional," ujar Wakil Ketua Komisi V Sigit Susiantomo.