Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS EKONOMI

Distribusi Jadi Hambatan Saat Panen Jagung Melimpah

Kompas.com - 15/02/2019, 15:08 WIB
Mico Desrianto,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut telah menemukan ketimpangan distribusi antara wilayah sentra dan non sentra disaat panen jagung sedang melimpah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Sub Direktorat Jagung dan Serealia Kementan, Andi Saleh meminta, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian turun ke wilayah sentra produksi untuk dapat menemukan solusi atas masalah distribusi.  

“Perbaikan infrasturktur logistik yang sifatnya lintas sektoral itu bisa dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian,” ungkap Andi Saleh di Jakarta sesuai dengan informasi yang Kompas.com terima, Jumat (15/2/2019).

Baca jugaData Panen Jagung Tak Sesuai Fakta, Menko Darmin "Sentil" Kementan

Menurut data Kementan, dibeberapa wilayah di Indonesia saat ini tengah mengalami panen jagung besar-besaran. Sebut saja Tanah Karo, Simalungun, Lampung Timur, Gorontalo, Tanah Laut, Pandeglang, Grobogan, Blora, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Sragen, Wonogiri, Boyolali, Bone, Jeneponto, Bolaang Mongondo, dan Minahasa Selatan.

“Harga mulai turun dari Rp 5.200 - Rp 5.400 per kilogram (kg) menjadi Rp 4.300 – Rp 4.700 per kg engan kadar air 15 persen – 17 persen,” lanjut Andi.

Persoalan distribusi langsung mencuat saat Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Machmud yang menyebut pemerintah lalai dalam mengatasi permasalahan kekurangan jagung.

Dalam kesempatan yang sama, Musdalifah juga menyebut akibat langkanya jagung membuat harga jagung pipilan kini menyentuh Rp 6.200 per kg.

Menahan diri

Menyikapi pernyataan Musdalifah, Kementan meminta seluruh pihak untuk menahan diri dalam berkomentar tanpa menggunakan data yang valid, terlebih di tengah musim politik seperti sekarang ini.

“Jangan hanya mengutip berita yang tidak didukung oleh data lapangan. Kami khawatir pernyataannya dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang mendukung impor. Kebijakan impor di kala panen seperti ini bisa menyakiti petani,” Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHPTP) Gatut Sumbogodjati.

Lebih lanjut Gatut mengatakan, jika Kementan tidak pernah menemukan kasus harga jagung pipilan menyentuh harga yang disebutkan oleh Musdalifah.

“Harga jagung Rp 6.200per kg karena harga itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah dinikmati oleh petani. Kami belum pernah temukan di lapangan. Pabrik pakan pun belum pernah menjual harga jagung pipilan kering Rp 6.200/kg,” ucap Gatut.

Baca jugaMenko Darmin: Jika Tak Impor, Harga Jagung Tembus Rp 8.000 Per Kg

Gara-gara ribut-ribut kelangkaan jagung di tengah panen besar, Direktur Serealia Kementan Bambang Sugiharto meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan audit investigasi terhadap peternak layer yang kerap berteriak kekurangan jagung.

Sebab menurutnya, Kementan menyimpan kecurigaan kepada para peternak besar dan ada kaitannya dengan mendompleng musim politik seperti sekarang ini.

“Ada indikasi bahwa yang berteriak selama ini adalah peternak besar yang usahanya dibagi-bagi ke peternak kecil sehingga selalu menuntut bermacam fasilitas dari pemerintah. Apalagi dengan menbonceng situasi politik jelang pemilu, ini perilaku tidak terpuji,” ucap Bambang.

Lebih jauh Bambang meminta semua elemen pemerintah untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla untuk mewujudkan swasembada pangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantu Industri Hadapi Risiko Geopolitik, PGN Bakal Bangun Hub Perdagangan LNG Lintas Negara

Bantu Industri Hadapi Risiko Geopolitik, PGN Bakal Bangun Hub Perdagangan LNG Lintas Negara

Whats New
Mendag Musnahkan 27.078 Ton Produk Baja Ilegal Milik PT Hwa Hook Steel

Mendag Musnahkan 27.078 Ton Produk Baja Ilegal Milik PT Hwa Hook Steel

Whats New
Survei BI: Penyaluran Kredit Baru Perbankan Tumbuh pada Kuartal I-2024

Survei BI: Penyaluran Kredit Baru Perbankan Tumbuh pada Kuartal I-2024

Whats New
Bangun Ekosistem Hunian Terintegrasi Internet, Perumnas Gandeng Telkomsel

Bangun Ekosistem Hunian Terintegrasi Internet, Perumnas Gandeng Telkomsel

Whats New
Kalog Express Layani Pengiriman 3.186 Ton Barang Selama Lebaran 2024

Kalog Express Layani Pengiriman 3.186 Ton Barang Selama Lebaran 2024

Whats New
Bank Sentral Jepang Pertahankan Suku Bunga

Bank Sentral Jepang Pertahankan Suku Bunga

Whats New
Temukan Jaringan Narkotika di Tangerang, Bea Cukai dan BNNP Banten Musnahkan 21 Kg Sabu

Temukan Jaringan Narkotika di Tangerang, Bea Cukai dan BNNP Banten Musnahkan 21 Kg Sabu

Whats New
Dorong UMKM 'Go Global', Pertamina Kembali Gelar UMK Academy 2024

Dorong UMKM "Go Global", Pertamina Kembali Gelar UMK Academy 2024

Whats New
Mata Uang Polandia Bukan Euro meski Gabung Uni Eropa, Apa Alasannya?

Mata Uang Polandia Bukan Euro meski Gabung Uni Eropa, Apa Alasannya?

Whats New
Bersinergi Bersama, Bea Cukai dan BNN Usut Tuntas 4 Kasus Peredaran Sabu dan Ganja di Jateng

Bersinergi Bersama, Bea Cukai dan BNN Usut Tuntas 4 Kasus Peredaran Sabu dan Ganja di Jateng

Whats New
Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com