Terlalu Terlambat untuk Mundur

Sulit dipahami

Terseok-seoknya persiapan SEA Games XXVI sungguh sulit dipahami jika mengingat betapa Indonesia sudah jauh hari memperoleh kepastian menjadi tuan rumah. Empat tahun silam, pada 26 April 2007, di kantornya, Ketua Umum KONI Rita Subowo telah mengutarakan peluang Indonesia menggelar SEA Games 2011 menyusul pengunduran diri Singapura dengan alasan arena yang belum siap.

Harapan Indonesia menjadi tuan rumah terwujud dalam Pertemuan Dewan Federasi SEA Games di Thailand, 4 Juni 2007. Saat itu, Rita menyatakan, SEA Games akan digelar di empat provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Palembang. Namun, pada rapat maraton tahun lalu, antara lain dengan Komisi X DPR, tuan rumah ditetapkan: Jakarta dan Palembang.

Indonesia kian ditegaskan sebagai tuan rumah lewat sebuah prosesi megah saat SEA Games XXV Laos ditutup di Vientiane, medio Desember 2009. Rita menerima bendera SEA Games sebagai simbol kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah dan Menpora Andi A Mallarangeng dalam pidatonya mengucapkan, ”Selamat datang di Indonesia.”

Para penanggung jawab SEA Games mengaku, terkuaknya kasus dugaan korupsi dalam pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang ikut memperlambat kinerja penyiapan SEA Games. Gubernur Sumsel Alex Noerdin pada awal September lalu, misalnya, menyayangkan pemberitaan yang begitu gencar soal kasus itu, apalagi namanya sempat ikut terseret.

Padahal, pembangunan venue Palembang amat bergantung pada donasi dunia usaha. Dari total kebutuhan Rp 2,2 triliun, sebanyak Rp 1,6 triliun di antaranya diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu sejumlah perusahaan swasta dan BUMN. ”Para donor jadi menunda, bahkan mengurungkan, pencairan dananya,” kata Alex.

Kasus yang membawa Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam sebagai tersangka dan sudah diciduk KPK sejak 21 April silam ikut membuat kusut pendanaan venue Palembang. Sesungguhnya pemerintah pusat menganggarkan Rp 160 miliar untuk prasarana Palembang. Sebesar Rp 35 miliar bersumber dari APBN 2010 dan sisanya dari APBN 2011. Akhir Maret 2011, panitia Sumsel ”berteriak” kekurangan dana dan Wafid menyepakati untuk proposal tambahan dana sebesar Rp 250 miliar.

Namun, dengan berubahnya status Wafid, pembahasan soal uang Rp 250 miliar itu pun lenyap di pemerintah pusat. Pada akhir pekan pertama September ini, Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Lalu Wildan menegaskan, dana untuk pembangunan venue tak ada lagi. ”Saya tidak tahu dari mana angka itu datang,” katanya.

Keberanian para birokrat di Kemenpora untuk membeli berbagai barang kebutuhan dan pengadaan jasa yang seyogianya lewat lelang pun goyah karena kasus dugaan korupsi tersebut. Saat diwawancarai Kompas di Layar Kaca, 15 September silam, Djoko Pekik mengaku, ”Kasus itu pasti ada pengaruhnya.”

Lamban