Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiket Seharga Dua Buah Cabai

Kompas.com - 28/10/2011, 05:02 WIB

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan setengah bercanda setengah meringis mengatakan di kantornya di Bandung, Senin (24/10) sore, harga tiket komuter Jakarta- Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi kelas ekonomi sama dengan dua buah cabai.

arga tiket ditetapkan pemerintah Rp 1.500-Rp 2.000 untuk kelas ekonomi karena PT KAI mendapat penugasan menjalankan layanan publik. Pemerintah mengimbangi tugas tersebut dengan memberikan dana layanan publik (PSO). Akan tetapi, realisasinya jauh dari kebutuhan. ”Tahun ini, dana tersebut belum turun,” kata Jonan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Pasal 165 Ayat 3 menyebut, jika penugasan tersebut secara finansial tidak menguntungkan, pemerintah harus memberikan kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran.

Peneliti kereta api dari LIPI, Taufik Hidayat, di kantornya di Bandung, mengatakan, pemerintah memang tak konsisten. Dia mencontohkan, dana PSO tahun 2009 sebesar Rp 535 miliar, sementara realisasi dana yang dikeluarkan PT KAI Rp 900 miliar. ”Pemerintah intervensi terlalu dalam dari tarif hingga prasarana. Kita harus belajar dari India,” kata dia.

Menurut Jonan, pemerintah tak pernah serius menyentuh kereta api. Realisasi rata-rata dana PSO, misalnya, hanya 60 persen dari kebutuhan. Keadaan ini masih ditambah belum dipenuhinya kebutuhan untuk perawatan prasarana sesuai dengan UU No 23/2007 tentang Perkeretaapian.

Jika keadaan terus berlanjut, Jonan tidak berani menjanjikan peningkatan pelayanan kereta kelas ekonomi. Menurut dia, ada dua opsi untuk mengoperasikan kereta api secara layak dan berkembang. Pertama, PT KAI tidak ditugasi memberikan layanan umum dengan konsekuensi boleh menetapkan tarif maksimum untuk KRL komuter Jabodetabek 75 persen dari harga tiket bus termurah yang ditetapkan pemerintah pada koridor yang sama. Kedua, pemerintah memenuhi semua dana PSO. ”Kalau saya ditanya, pilih opsi pertama. Satu kelas saja, pakai AC. Bogor-Jakarta harga tiket Rp 9.000, yang lain Rp 8.000,” kata Jonan.

Namun, Taufik mengingatkan, untuk KRL Jabodetabek tetap harus ada kelas ekonomi karena pada kereta api juga melekat fungsi sosial. ”Persoalannya, komitmen dan konsistensi pemerintah,” ujar Taufik.

Kepentingan masyarakat

Minat masyarakat pada kereta api sangat besar. Itu terlihat saat perjalanan KRL jalur Bogor-Jakarta berkurang karena ada perbaikan gardu listrik. Meskipun Kementerian Perhubungan menyediakan bus, penumpang tetap memilih kereta. Waktu tempuh yang lebih panjang membuat pilihan pada bus kurang menarik.

Kereta api juga menjadi solusi paling ekonomis untuk angkutan orang dan barang. Selain menghemat bahan bakar, angkutan kereta juga mencegah kerusakan jalan, dapat menurunkan angka kecelakaan jalan raya, dan seharusnya dapat ekonomis bagi masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Whats New
BJBR Bukukan Laba Rp 453 Miliar pada Kuartal I 2024

BJBR Bukukan Laba Rp 453 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di RI, Luhut: Tidak Akan Menyesal

Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di RI, Luhut: Tidak Akan Menyesal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com