Jangan Terlalu Culun, Begini Cara agar Perusahaan Anda Tak "Dikerjain"

KOMPAS.com - Berbisnis di Indonesia memang butuh strategi. Meski izin usaha dan segala macam administrasi telah dilengkapi, masih banyak aturan yang tak tertulis yang harus diikuti.

Sudah banyak contoh, bagaimana ketika aturan tertulis itu tak dikerjakan, perusahaan akhirnya dikerjain. Mulai dari masalah keamanan hingga terjerat masalah hukum. Ujung-ujungnya Anda harus keluar duit. Dan, yang paling pahit, perusahaan Anda akan pailit.

Ingat, Anda berbisnis di negara yang kepastian hukumnya rendah. Itu terkonfirmasi dari data Bank Dunia yang menempatkan Indonesia di posisi 91 dalam hal kemudahan berbisnis dari 190 negara di dunia. Jangan dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang tentunya jauh di atas Indonesia.

Karena itulah, Anda dituntut untuk lihai dalam berbisnis. Ketidakpastian harus dijawab dengan fleksibilitas. Ingat salah satu poin strategi perang Sun Tzu: "Gunakanlah kekuatan normal untuk bertempur. Gunakanlah kekuatan luar biasa untuk meraih kemenangan".

Ini bukan demi siapa-siapa. Ingat, Anda punya banyak karyawan dan pemegang saham. Mereka harus diprioritaskan. Kalau Anda salah melangkah, merekalah yang akan jadi korban.

Jujur serta taat peraturan memang mutlak diperlukan dalam berbisnis. Namun, itu saja belum cukup. Karenanya, Anda harus melakukan hal-hal lain di luar itu.

Kadang, Anda harus sedikit "cerdik" agar bisnis Anda tak digilas. Kalaupun orang lain bilang perusahaan Anda "bermain di banyak kaki", cuekin saja.

Berikut beberapa tips untuk Anda yang ingin berbisnis di Indonesia:

1. Pilih komisaris yang sepaham

Sepaham yang dimaksud adalah, saat Anda tak bisa mendapatkan komisaris yang berasal dari pihak yang netral, pilihlah komisaris yang punya pandangan politik sejalan dengan kelompok yang sedang berkuasa.

Jika tak mau repot, Anda bisa memilih orang-orang yang selama ini menjadi pendukung pemerintah. Mereka adalah aktivis jalanan maupun aktivis media sosial yang belum kebagian jatah komisaris di BUMN.

Pilihan lainnya adalah para bekas menteri dan anggota kabinet dari yang terkena reshuffle, namun belum menentukan jalur politik selanjutnya.

Soal kompetensi? Enggak usah dipikirkan. Di BUMN saja, banyak aktivis yang tak punya kompetensi, namun bisa menjadi komisaris utama. Ingat, komisaris adalah representasi dan sering tak berkaitan dengan upaya menjaga kinerja perusahaan. Urusan bisnis, itu sepenuhnya di tangan Anda.

Semakin tidak berkompeten komisaris, semakin leluasa Anda menjalankan bisnis tanpa direcoki oleh mereka. Ini karena mereka tidak paham dengan jalannya bisnis perusahaan.

Bagaimana dengan komisaris yang sebenarnya sangat kompeten, namun afiliasi politiknya berseberangan dengan pemerintah? Ada baiknya mereka dijadikan konsultan saja. Dibayar mahal silakan, namun tidak usah diposisikan sebagai komisaris.

2. Jadikan pejabat sebagai bintang iklan

Ini penting untuk menunjukkan bahwa perusahaan Anda patuh dan punya hubungan baik dengan regulator. Memang ada batasan jenis iklan apa yang boleh dan tidak boleh menggunakan pejabat sebagai bintang iklan.

Iklan dengan tujuannya komersial tidak boleh menggunakan pejabat sebagai bintang iklan, karena akan memunculkan konflik kepentingan.

Namun, ada juga pejabat yang tak tahu diri karena tetap menjadi bintang iklan komersial. Jika ada pejabat yang seperti ini, bolehlah dia dijadikan bintang iklan. Bahkan untuk iklan produk Anda sekalipun.

Di sisi lain, ada juga iklan layanan masyarakat. Isinya mengingatkan publik tentang pentingnya melakukan sesuatu atau mengonsumsi sesuatu.

Yang pasti, iklan jenis ini lebih aman jika Anda ingin menjadikan pejabat sebagai bintangnya. Entah itu menteri, dirjen, maupun para petinggi aparat keamanan. Di akhir iklan layanan masyarakat, perusahaan Anda selaku sponsor bisa nongol.

Intinya, dua jenis iklan itu sama saja: meningkatkan awareness publik terhadap produk maupun perusahaan Anda. Namun iklan yang kedua, ini lebih penting agar perusahaan Anda bisa lebih dekat dengan regulator.

Sering-seringlah Anda membuat iklan yang bintangnya adalah pejabat. Setidaknya pada momen-momen hari besar nasional dan keagamaan, Anda harus mengeluarkan iklan tersebut.

Pejabat yang membintangi boleh digilir. Yang pasti, mereka dari kementerian yang terkait dengan bisnis perusahaan Anda, maupun dari institusi keamanan.