Persoalan Garam Bisa Diselesaikan Melalui Koperasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan komoditas garam saat ini dinilai menjadi momentum yang tepat untuk membangun kelembagaan koperasi produksi yang dapat menyerap garam hasil produksi petani garam lokal.

Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sudjatmoko mengatakan, saat ini momen yang tepat untuk membangun swasembada garam berbasis pada produk garam rakyat.

"Petani garam membuat garam, hasilnya dibeli dengan standar harga ekonomi yang layak, terus koperasi membuat produksi garam olahan baik untuk konsumsi maupun untuk industri," ujar Agung melalui keterangan resmi, Minggu (6/8/2017).

Menurut Agung, koperasi juga bisa bekerja sama dengan pabrik garam untuk pengolahan garam hasil petanu lokal, dan juga sekaligus mendistribusikan garam sampai ke pelosok daerah sehingga terjadi stabilitas pasokan dan harga garam.

Agung menilai, koperasi bisa menjadi salah satu solusi menyelesaikan persoalan pergaraman nasional. Menurut Agung, hal itu karena berkumpulnya petani garam di koperasi memudahkan pembinaan dan pengembangan petani garam itu sendiri.

"Sebab koperasi adalah wadah ekonomi bersama yang segala sesuatunya diputuskan secara bersama. Koperasi juga merupakan wadah usaha bersama yang dibangun oleh kesamaan kepentingan usaha dan sosial budaya," tambahnya.

Kendati demikian, Agung menegaskan, koperasi harus dikelola secara baik dan profesional agar dapat bersaing dengan swasta. (Baca: Ketika Pemain Lama Kehilangan Manisnya Impor Garam)

Sebelumnya, guna mengatasi persoalan kelangkaan garam konsumsi yang terjadi saat ini, pemerintah sepakat melakukan importasi garam sebanyak 75.000 ton dari Australia dengan menugaskan PT Garam.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan menjelaskan, keputusan importasi garam diambil setelah melalui rapat dengan berbagai kementerian dan lembaga.

"Kebutuhan mendesak, kami tugaskan PT Garam impor garam bahan baku untuk garam konsumsi, itu istilahnya. Impor 75.000 ton setelah melakukan berbagai pertimbangan bersama antara kementerian dan lembaga yang dikoordinasi KKP tentang produksi dalam negeri," ujar Oke Nurwan.