Sedangkan Deski, Kuasa Hukum First Travel masih bersikukuh bahwa masalah ini bukanlah perkara PKPU.
Dia menyebut, kasus ini terkait dengan jadwal keberangkatan umrah yang belum keluar. Hal ini, lanjut dia, tidak dapat disangkutpautkan dengan utang jatuh tempo yang mesti dibayar.
"Ini kan sebenarnya kami membuka layanan jasa travel umrah, terus mereka daftar, apakah itu bisa dikatakan utang jatuh tempo? Terus banyak hal yang mungkin nanti jadi pertimbangan majelis hakim," kata Kepala Divisi Legal First Travel tersebut.
Dia tak mau berandai-andai, jika majelis hakim menerima permohonan PKPU dari jemaah calon umrah First Travel. Bahkan, jika nantinya pengadilan mempailitkan First Travel.
"Nanti kalau di sini dipailitkan, apa mau perang antara yang PKPU, dalam hal ini pengadilan dengan Mabes Polri, mau tarik-tarikan aset First Travel? Yang dirugikan dalam hal ini bukan First Travel, tapi jemaah yang pasti dirugikan," kata Deski.
Dalam kasus ini, First Travel menawarkan harga pemberangkatan umrah yang lebih murah dari agen travel lainnya. Pembeli tergiur dan memesan paket umrah. Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, calon jemaah tak kunjung berangkat.
Perusahaan itu kemudian dianggap menipu calon jemaah yang ingin melaksanakan umrah. Penyidik mulanya menetapkan Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari, sebagai tersangka.
Polisi juga menahan pasangan suami istri tersebut. Dalam pengembangan kasus, penyidik kemudian menetapkan tersangka baru, yaitu Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki Hasibuan selaku Direktur Keuangan sekaligus Komisaris First Travel.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.