Tekfin sebagai Daya Ungkit Usaha Ultra Mikro

Pemerintah Indonesia bertekad untuk menjadikan pemerataan ekonomi sebagai fokus utama pembangunan. Komitmen ini salah satunya diwujudkan melalui penguatan akses rakyat dalam mendapatkan modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemerintah bahkan telah memberikan subsidi bunga untuk KUR serta mengalokasikan anggaran bagi usaha ultra mikro sebesar Rp 2,5 triliun demi mendukung kemandirian usaha rakyat.

KUR diyakini berpotensi besar untuk mengakselerasi perekonomian nasional. Berbeda dari kredit mikro yang membandrol bunga hingga 18 persen per tahun, bunga KUR hanya sekitar 9 persen per tahun.

Tahun depan bahkan bunganya akan turun lagi menjadi 7 persen. Sementara kredit macet atau non performing loan (NPL) terbukti hanya mencapai 0,37 persen.

Namun demikian, belakangan ini penyaluran KUR selalu di bawah target.

Data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menunjukkan bahwa realisasi penyaluran KUR baru mencapai Rp 94,4 triliun atau 94,4 persen dari target penyaluran sebesar Rp 100 triliun di tahun 2016.

Sementara pada tahun 2017 ini, pemerintah menaikkan target penyaluran KUR menjadi sebesar Rp 110 triliun.

Tantangan Penyaluran KUR

Gubernur Bank Indonesia (BI) akhir tahun lalu menyatakan bahwa penyaluran KUR masih banyak ditujukan untuk nasabah lama perbankan.

Wajar jika bank ingin mengurangi risiko dan biaya, konsekuensinya adalah menyalurkan kredit lagi-lagi kepada nasabah lama.

Regulasi perbankan pun membuatnya sulit bergerak lebih gesit dalam menjangkau kelompok UKM baru.

Padahal, pemerintah berharap KUR bisa menjaring nasabah baru sehingga bisa memunculkan pengusaha-pengusaha UKM baru. Dengan demikian, perekonomian pun dapat bergulir lebih cepat.

Saat ini, perbankan masih menjadi penyalur utama KUR, dimana Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyalur terbesar dengan nilai total Rp 69,4 triliun.

Disusul Bank Mandiri yang menyalurkan Rp 13,3 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) menyalurkan Rp 10,3 triliun dan sisanya didistribusikan oleh bank pembangunan daerah (BPD).

Sekitar 40 persen KUR dialokasikan untuk sektor produksi, diantaranya pertanian, kehutanan dan perikanan. Sisanya disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran.