PBB Sepakati Sanksi Ekonomi Baru untuk Korea Utara

Kompas.com - 12/09/2017, 11:00 WIB
Foto tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh kantor berita Korea Utara, KCNA, pada 3 September 2017, memperlihatkan pemimpin Korut Kim Jong Un (tengah) sedang melihat pipa logam di tempat yang tak diketahui. REUTERS/KCNAFoto tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh kantor berita Korea Utara, KCNA, pada 3 September 2017, memperlihatkan pemimpin Korut Kim Jong Un (tengah) sedang melihat pipa logam di tempat yang tak diketahui.
|
EditorAprillia Ika

NEW YORK, KOMPAS.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyetujui sanksi baru untuk menghukum Korea Utara karena menjalankan serangkaian uji misil dan nuklir.

Sanksi ini atas pengajuan dari AS dan memperoleh dukungan dari China dan Rusia.

Sebanyak 15 anggota Dewan Keamanan PBB menyepakati resolusi tersebut pada Senin (11/9/2017) waktu setempat setelah perundingan selama sepekan.

Resolusi tersebut mencakup pemangkasan impor produk minyak yang dimurnikan menjadi 2 juta barrel per tahun. Selain itu, resolusi tersebut juga menetapkan larangan ekspor tekstil.

(Baca: Korea Utara Uji Bom Nuklir, Harga Emas Bersinar)

 

Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB pun memiliki kemampuan untuk membekukan aset kapal-kapal kargo yang operatornya tidak setuju dengan inspeksi di lautan.

"Tindakan ini merespons perkembangan terbaru yang berbahaya. Ini adalah pengukuran terkuat yang pernah dijatuhkan bagi Korea Utara," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (12/9/2017).

Haley menyatakan, jika diperlukan, AS tetap bersedia untuk bertindak sendirian dalam menghentikan program nuklir yang dilancarkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

AS pun mengklaim berhasil membujuk China dan Rusia untuk menyepakati resolusi tersebut.

Media resmi Korea Utara menyerang Haley dan resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut. Dalam wartanya, media Korut menyatakan AS akan mengalami 'penderitaan terbesar sepanjang sejarah.'

Pejabat AS menyatakan sanksi tersebut akan memangkas ekspor Korut sebesar 90 persen. Adapun larangan ekspor tekstil Korut akan menyebabkan negara tersebut rugi sebesar 726 juta dollar AS per tahun. 

Kompas TV Korea Utara secara mengejutkan meluncurkan rudal.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Bloomberg
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.