Kemenkeu Jawab Kritik Jokowi Soal APBN dan APBD yang Masih Inefisien

Kompas.com - 15/09/2017, 06:22 WIB
Suasana rapat evaluasi Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2/2015). KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOSuasana rapat evaluasi Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2/2015).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan menyatakan terus berupaya memperbaiki inefisiensi kegiatan dalam belanja negara.

Hal ini sekaligus untuk menjawab kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih menemukan inefisiensi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah.

"Kan secara konsisten, pemerintah terus memperbaiki inefisiensi dan ditunjukkan dari berbagai macam cara," kata Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).

Suahasil menyebut pihaknya terus melakukan efisiensi anggaran tiap tahunnya. Dia mencontohkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memangkas anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016.

(Baca: Jawab Kritik, Sri Mulyani Beberkan Rapor Kinerja APBN)

Sri Mulyani memangkas anggaran belanja sebesar Rp 137,2 triliun yang meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah.

"Tahun lalu, Bu Menteri melakukan efisiensi anggaran. Tahun ini juga ada efisiensi anggaran 2017 dan terus kami upayakan ke depannya," kata Suahasil.

Sebelumnya, Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara mengingatkan pimpinan kementerian dan lembaga untuk tidak memandang pengelolaan keuangan negara harus mengarah kepada hasil yang konkret.

"Hati-hati dengan ini, percuma kita buat program, kegiatan, tapi hasilnya tidak kelihatan. Banyak sekali yang ukuran kinerjanya tidak jelas. Banyak. Kemudian juga banyak tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan, lepas sendiri-sendiri," ucap Jokowi.

(Baca: Hasrat Terpendam Sri Mulyani, Ingin Menulis Novel soal APBN)

 

Jokowi juga menyindir, selama ini kementerian dan lembaga maupun kepala daerah kerap membuat aturan terlalu banyak.

Misalnya, setiap kegiatan harus dilaporkan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Padahal, SPJ tersebut sebetulnya tidak memberikan dampak signifikan pada pencegahan terhadap korupsi.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.