Soal Transportasi Daring, Ketegasan Pemerintah Diharapkan

Kompas.com - 25/09/2017, 20:48 WIB
Taxi Uber di Kota New York, Amerika Serikat diwajibkan oleh pemerintah kota untuk memenuhi sejumlah persyaratan atas tuntutan perlakuan yang adil dari pengemudi taksi konvensional.  Kompas.com/Wisnu NugrohoTaxi Uber di Kota New York, Amerika Serikat diwajibkan oleh pemerintah kota untuk memenuhi sejumlah persyaratan atas tuntutan perlakuan yang adil dari pengemudi taksi konvensional.
|
EditorJosephus Primus

KOMPAS.com - Ketegasan pemerintah diharapkan terkait soal transportasi dalam jaringan (online). Salah satunya mengenai penerapan pajak.

Sebagaimana rilis yang diterima Kompas.com hari ini, pengamat transportasi Agus Pambagio mengingatkan ihwal pajak ini. Perusahaan taksi konvensional menanggung pajak. Hal yang sama juga harus dikenakan terhadap taksi online. "Jika tidak dikenakan pajak, dari mana negara memperoleh pendapatan. Sementara, operator taksi online sudah memberi manfaat," tuturnya. (Baca: Masih Terus Dicari Formulasi Pajak Transportasi Daring)

Sebelumnya, pada Kamis (21/9/2017) Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (Sekjen DPP Organda) Ateng Aryono mempertanyakan masalah pajak atas taksi online ini. Menurutnya, perusahaan taksi konvensional terimbas taksi dalam jaringan. "Sebagian perusahaan taksi resmi sudah ada yang mati," katanya. (Baca: Pengamat Ingatkan Taksi Daring Mengangkut Manusia)

Belum diaturnya taksi daring, bagi Ateng, membuat potensi pemasukan negara dari pajak bisa menguap. "Apakah itu PPn (Pajak Pertambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan), maupun pajak untuk daerah," ucapnya. (Baca: Pembenahan Taksi Daring dari Kualitas Layanan)

Sampai kini, Kementerian Perhubungan masih melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. (Baca: Revisi Permenhub Masih Terus Berjalan)

Informasi terkini, seturut informasi Kompas.com pada Senin (25/9/2017), badan regulasi transportasi London (TfL), mencabut larangan beroperasi transportasi daring Uber. Namun begitu, pemerintah London memberikan waktu selama 21 hari bagi Uber untuk mengajukan banding pasca keputusan pemutusan izin operasional dikeluarkan pada Jumat (22/9/2017) lalu. Uber masih bisa beroperasi di London hingga proses banding rampung. (Baca: Uber Dilarang Beroperasi di London, CEO Ajak Refleksi Diri)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.