Susi dan 100 Wanita Paling Berpengaruh di Dunia Versi BBC

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti masuk dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh dan paling menginspirasi di dunia pilihan kantor berita BBC.

Dikutip dari laman BBC, 100 wanita tersebut nantinya akan diminta untuk membagikan pengalaman, keahlian, dan kreatifitas mereka guna menangani empat masalah terbesar yang dihadapi para wanita di seluruh dunia.

Empat masalah tersebut yakni diskriminasi, kebutahurufan, pelecehan di ruang publik, dan seksisme di olahraga.

Susi merupakan wanita pengusaha yang tergolong sukses meskipun sekolah formalnya hanya sampai kelas 2 SMA. Perempuan berusia 52 tahun ini memiliki usaha di bidang pengolahan ikan (ASI Pudjiastuti Marine) dan penerbangan (Susi Air).

Dengan berbagai prestasinya selama menjadi pengusaha, Susi pun ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kabinet kerja.

Melalui berbagai kebijakannya selaku menteri, Susi memberikan banyak pengaruh dan inspirasi tidak hanya bagi sektor kelautan dan perikanan Indonesia, tetapi juga dunia.

Kebijakannya tidak hanya berupaya mendorong kemajuan sektor perikanan dan kelautan, tetapi juga mengangkat harga diri bangsa Indonesia sebagai negeri maritim yang besar.

Penangkapan ikan ilegal

Sudah berpuluh-puluh tahun, laut Indonesia menjadi jarahan asing. Nelayan-nelayan Indonesia hanya menjadi penonton pesta pora panen tuna, cakalang, tongkol oleh kapal-kapal besar berbendera Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina dan lainnya.

Pencurian ikan atau illegal fishing amat marak di laut Indonesia Indonesia yang amat luas dan minim pengawasan.

Nah, di awal jabatannya sebagai Menteri KKP, Susi  langsung menyatakan perang dengan para pencuri ikan.

Ia mengancam akan meledakkan dan menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan. Ternyata gertakan Susi bukan isapan jempol belaka. Hingga hampir 3 tahun masa jabatannya, sudah 317 kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan.

Dalam melakukan aksi tersebut, Susi mendapatkan dukungan dari TNI AL, Polri, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya.

Untuk meminimalisasi praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing), Susi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) nomor 56 tahun 2014 tentang penghentian sementara (moratorium) izin kapal eks asing dan Permen nomor 57 tahun 2014 tentang larangan transhipment atau bongkar muat ikan di tengah laut.

Izin kapal eks asing dihentikan sementara karena banyak yang tidak melaporkan jenis dan jumlah ikan yang ditangkap. Selain itu, kapal eks asing pada kenyataannya masih dimiliki oleh asing.