Sri Mulyani Pastikan Pernyataan Presiden Soal Isu Daya Beli Valid

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait isu penurunan daya beli masyarakat bukanlah pernyataan tanpa data.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa daya beli masyarakat tidak turun. Ia justru menyebut isu sengaja diciptakan oleh lawan politik untuk menghambat elektabilitasnya di pemilu presiden 2019 mendatang.

"Jadi Presiden tentu lihat semua informasi dari pertumbuhan konsumsi masyarakat yang kami juga kaji secara teliti," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Rabu (4/10/2017).

Berdasarkan data, konsumsi masyarakat masih positif disemua segmen. Bahkan tutur dia, pertumbuhan konsumsi 40-80 persen kelompok pendapatan tumbuh hingga 57 persen, lebih kecil 8 persen dibandingkan tahun lalu. 

(Baca: Kepala Bappenas: Daya Beli Tidak Turun, Hanya Perubahan Pola Konsumsi)

Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa transaksi jual beli di masyarakat masih terindikasi positif. Hal itu terlihat dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh positif.

"Dari sisi PPN memang mnggambarkan semua sektor mengalami kegiatan yang sifatnya positif. Artinya penerimaan perpajakannya dari PPN semua sektor meningkat. Ini menggambarkan sektor produksi sudah menunjukkan adanya kegiatan yang positif," kata Sri Mulyani.

Pemerintah, lanjit Sri Mulyani, lebih berharap agar penciptaan lapangan kerja bisa lebih besar. Sebab penyerapan tenaga kerja menjadi titik penting peningkatan kemampuan daya beli masyakarat.

(Baca: Faisal Basri: Daya Beli Masyarakat Tidak Melemah, Merosot atau Turun)

"Seperti yang terlihat dari statistik dalam dua kuartal ada empat juta kesempatan kerja tercipta dan kenaikan dari sisi upah. Itu tentu akan meningkatkan daya beli," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.