Aksi Kriminalitas di Marak, Ekonomi dan Investasi di Sumut Terganggu

MEDAN, KOMPAS.com - Aksi kriminalitas jalanan seperti begal dan jambret di Sumatera Utara (Sumut) khususnya di kota Medan terus meningkat. Aksi tersebut harus segera diberantas. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut sampai akhirnya mengganggu kegiatan investasi dan laju perekonomian.

Hal ini dipaparkan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Effendi Simbolon di Medan, Rabu (11/10/2017). Menurut dia, hasil survei sebuah lembaga menyatakan, tingkat kriminalitas Kota Medan sangat tinggi. Menjadikan kota ini paling tidak aman di Indonesia, mengalahkan Jakarta, Surabaya, Bandung dan Makassar.

Padahal selama ini Kota Medan dikenal sebagai pusat perekonomian dan investasi Indonesia di luar Pulau Jawa.

"Harusnya kita pertahankan prestasi itu, jangan sampai direbut kota-kota lain yang sedang berusaha mengembangkan iklim investasinya lewat berbagai cara, sehingga memikat investor,” kata Effendi.

(Baca: Jadi Ikon Inacraft 2018, Sumut Siapkan Anggaran Rp 3 Miliar)

Berdasarkan catatan kepolisian, disebutkan Effendi, sepanjang Januari sampai September 2017 di Medan sudah terjadi 77 kasus begal. Sebanyak 62 kasus berhasil diungkap, namun begal tetap terjadi. Pekan lalu, tiga warga Medan kembali menjadi korban begal.

Mereka adalah Wita Astuti (32), karyawan PT Ace Hardware, Supriyanto (45) dan Lily (49), guru di SMA swasta Sutomo I. Ketiga korban mengalami luka parah hingga patah tulang dan kehilangan harta bendanya.

Para begal seperti tidak jera dan takut meski Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw menginstruksikan melakukan tindakan tegas terukur dalam memberantas para begal.

"Tiga pelaku pembegal dua driver angkutan online ditembak mati karena melawan saat ditangkap, tapi tetap juga terjadi aksi begal. Polda Sumut, aktifkan kembalilah timsus anti begal sebagai upaya mencegah dan memberantas aksi kriminal jalanan," katanya.

Effendi meminta Polda Sumut selain menumpas pembegalan, juga mengejar penyebab maraknya aksi kriminal. Pria yang banyak mendapat dukungan untuk menjadi gubernur Sumut ini mengingatkan polisi agar tetap mengedepankan hukum dalam pemberantasan aksi begal.

“Proses hukum perlu ditegakkan dengan membawa pelaku ke pengadilan. Penegakan hukum yang pasti dan tegas akan menjadi perhatian investor. Mereka butuh kepastian hukum dan jaminan keamanan dalam menjalan bisnis di sini,” ungkapnya.

Tugas Polisi

Pengamat Hukum Redyanto Sidi mengatakan, dua faktor penyebab dan sekaligus menjadi tugas polisi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman.

Pertama katanya, polisi harus meningkatkan kegiatan pemberantasan begal dan menekan peredaran narkoba dengan menangkapi para bandar dan pengedarnya.

"Kami mendukung tindakan Kapolda mengaktifkan kembali tim anti begal, dengan begitu Sumut kembali aman sehingga kegiatan perekonomian meningkat," kata Redyanto.

Sementara Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Ginting menyebutkan, tim khusus pemberantasan kasus 3C (curat, curas dan curanmor) sudah dibentuk dan bekerja di seluruh Polres dan jajarannya.

Didukung Polda Sumut, tim ini merupakan antar lintas fungsi mulai dari intel, reserse, sabhara dan Brimob. Khusus untuk operasi kepolisian sedang disiapkan Biro Ops Polda Sumut.

"Semua stakeholder harus berperan dalam mencegah dan memberantas terjadinya kejahatan jalanan, khususnya begal, sesuai peran dan fungsi masing-masing," kata Rina.

Perlu penerangan yang cukup di seluruh jalanan, apalagi jalan yang kondisinya rusak dan berlubang.

Sebab jalan dengan kondisi seperti ini membuat pengendara memperlambat laju kenderaaannya, di sini muncul kerawanan menjadi korban kejahatan. Untuk kawasan pemukiman, perkantoran agar mengaktifkan Siskamling dan Pam Swakarsa.

"Kepedualian instansi terkait untuk membenahi infrastruktur jalan, rambu-rambu dan sarana prasarana lainnya. Termasuk pemasangan CCTV di titik rawan kejahatan dan kemacetan lalu lintas," tegas Rina.