Kompas.com - 19/10/2017, 22:01 WIB
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritisi rencana Kementerian BUMN membentuk holding (induk perusahaan) BUMN. Faisal memperkirakan, pembentukan holding BUMN justru akan memperkecil penerimaan pajak negara.

“Semakin besar skala BUMN, maka akan semakin rendah pembayaran pajaknya," kata Faisal di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Selain itu, dia juga menganggap pemerintah memberi banyak tugas kepada perusahaan-perusahaan pelat merah. Contohnya, PT PLN yang ditugaskan membangun transmisi jaringan listrik. Menurut Faisal, tugas itu seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM.

Kemudian PT Kereta Api Indonesia yang ditugaskan menjadi operator light rail transit (LRT) Jakarta dan membantu pendanaannya. Ini membuat  BUMN akhirnya mencari pinjaman sehingga labanya menurun.

"Belum lagi Pertamina diminta menjual harga BBM yang sama rata di Indonesia, atau PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang dipaksa menjual gas 6 dollar Amerika per MMBTU yang akhirnya harus menanggung penugasan dari kas sendiri. Implikasinya, pembayaran pajak dan devidennya makin kecil," kata Faisal.

Bahkan, pria yang pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012 itu berkelakar pemerintah lebih baik menutup BUMN dan menggantinya menjadi pabrik rokok.

Sebab, pabrik rokok menyumbang penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) yang terus meningkat tiap tahunnya. Tahun 2016, kata dia, penerimaan cukai rokok di Indonesia sekitar Rp 139,5 triliun. Sedangkan total dividen BUMN hanya Rp 34,2 triliun.

"Laba BUMN selalu turun karena terus-terusan 'diperkosa' dan 'diinjak' melalui penugasan pemerintah. Lebih baik tutup saja BUMN nya dan dijadikan pabrik rokok," kata Faisal.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan persiapan teknis pembentukan holding oleh Kementerian BUMN sudah mencapai tahap final. Ia menargetkan dua holding BUMN yang bergerak di sektor migas dan tambang akan terbentuk di kuartal IV 2017.

Selanjutnya pada 2018, Rini juga memastikan ada empat holding BUMN terbentuk yaitu perbankan, konstruksi, jalan tol, dan perumahan. Menurut Rini, hal yang menyebabkan pembentukan holding membutuhkan waktu lama adalah menyamakan pemikiran dan persepsi di antara perusahaan BUMN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tol BSD Sering Banjir, Kementerian PUPR Akan Tinggikan Badan Jalan 2 Meter

Tol BSD Sering Banjir, Kementerian PUPR Akan Tinggikan Badan Jalan 2 Meter

Whats New
PT Pertamina Buka 20 Lowongan Kerja, Klik recruitment.pertamina.com

PT Pertamina Buka 20 Lowongan Kerja, Klik recruitment.pertamina.com

Whats New
Di DKI Jakarta Ada 395.866 Pekerja Kena PHK Telah Mengklaim JHT

Di DKI Jakarta Ada 395.866 Pekerja Kena PHK Telah Mengklaim JHT

Whats New
BUMN Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Garap Penataan Trotoar Jakarta, Semen Indonesia Gunakan Produk Beton Ramah Lingkungan

Garap Penataan Trotoar Jakarta, Semen Indonesia Gunakan Produk Beton Ramah Lingkungan

Whats New
Tol BSD Terendam saat Hujan Lebat, Ini Penyebabnya Menurut Kementerian PUPR

Tol BSD Terendam saat Hujan Lebat, Ini Penyebabnya Menurut Kementerian PUPR

Whats New
Gandeng XL Axiata, Akulaku PayLater Kini Tersedia di Aplikasi myXL

Gandeng XL Axiata, Akulaku PayLater Kini Tersedia di Aplikasi myXL

Whats New
Imbas Kenaikan Harga BBM, Iperindo Minta Subsidi Pembiayaan Perkapalan ke Pemerintah

Imbas Kenaikan Harga BBM, Iperindo Minta Subsidi Pembiayaan Perkapalan ke Pemerintah

Whats New
Promo Ulang Tahun, Watsons Gelar Diskon hingga 60 Persen

Promo Ulang Tahun, Watsons Gelar Diskon hingga 60 Persen

Spend Smart
Cara Bayar BPJS Kesehatan Online via myBCA

Cara Bayar BPJS Kesehatan Online via myBCA

Spend Smart
Fintech Xendit Lakukan PHK ke 5 Persen Karyawan di Indonesia dan Filipina

Fintech Xendit Lakukan PHK ke 5 Persen Karyawan di Indonesia dan Filipina

Whats New
APJII Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Literasi Digital di Indonesia

APJII Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Literasi Digital di Indonesia

Whats New
Menperin Kukuhkan DPP Iperindo Periode 2022-2026, Ini Susunanya

Menperin Kukuhkan DPP Iperindo Periode 2022-2026, Ini Susunanya

Whats New
Rupiah Kembali Menguat, Dollar AS Kini Setara Rp 15.193 per Dollar AS

Rupiah Kembali Menguat, Dollar AS Kini Setara Rp 15.193 per Dollar AS

Whats New
Harga Komoditas Berpotensi Turun di 2023, DJP Otimistis Capai Target Penerimaan Pajak Rp 1.718 Triliun

Harga Komoditas Berpotensi Turun di 2023, DJP Otimistis Capai Target Penerimaan Pajak Rp 1.718 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.