Kurangi Kendaraan di Jalan Raya, Singapura Berlakukan Sistem Kuota

Kompas.com - 27/10/2017, 11:30 WIB
Orchard Road, kawasan perbelanjaan terkenal Singapura yang banyak dikunjungi para wisatawan manca negara termasuk Indonesia. wikipediaOrchard Road, kawasan perbelanjaan terkenal Singapura yang banyak dikunjungi para wisatawan manca negara termasuk Indonesia.
Penulis Aprillia Ika
|
EditorAprillia Ika

KOMPAS.com - Jika kota besar di negara-negara Asia Tenggara mengalami masalah kemacetan parah, maka tidak dengan Singapura.

Negara ini menerapkan pajak tinggi dan persyaratan yang ketat bagi warga negaranya untuk memiliki kendaraan. Tidak heran jika di negara ini merupakan negara termahal untuk pembelian kendaraan.

walaupun begitu, Singapura masih tetap berupaya untuk membatasi jumlah kendaraan yang ada di jalan raya. Caranya, jumlah kendaraan yang saat ini ada tidak akan bertambah dalam dua tahun.

Dengan demikian, pertumbuhan pengguna mobil dan motor bisa dipangkas. pertumbuhan pengguna kendaraan di Singapura sendiri sudah turun 0,25 persen per tahun pada Februari 2017.

(Baca: Singapura dan Korea Selatan Tolak Bitcoin)

Dengan sistem ini, Singapura berupaya mengembangkan jaringan transportasi publik dengan investasi multimiliar dollar AS.

Hingga 2020, jika program ini terus dijalankan, akan membantu 5,6 juta warga singapura terbebas dari kemacetan.

Kebijakan pemerintah Singapura ini membuat harga sedan di Singapura lebih mahal empat kali lipat dari harga sedan di AS, yakni sekitar 80.000 dollar AS per unit

Namun, hingga 2016 masih ada sekitar 600.000 pengguna mobil di Singapura yang rela membayar mahal demi kenyamanan mereka.

Kebijakan Singapura ini terbilang langka di Asia, bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangganya, Indonesia dan Malaysia.

Di Asia pada umumnya, perkotaan akan sesak dengan kendaraan seiring pertumbuhan aktivitas perekonomian di daerah tersebut.

Di Indonesia yang memiliki sistem transportasi publik yang belum bagus, memiliki mobil selain sebagai sarana transportasi juga sebagai simbol status mapan.

Sementara di Filipina, menurut riset Japan International Cooperation Agency (JICA), menunjukkan ongkos kemacetan di Manila, ibukotanya, setara dengan empat persen dari PDB negara tersebut.

Kompas TV Praktik di negara maju, biaya tambahan uang elektronik hanya dikenakan saat pembelian kartu perdana.



Sumber AFP

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei: Ada Pandemi, 24 Persen Pekerja Swasta Beralih Jadi Mitra GoFood

Survei: Ada Pandemi, 24 Persen Pekerja Swasta Beralih Jadi Mitra GoFood

Whats New
Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?

Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?

Whats New
Resesi Atau Tidak Resesi, RI Harus Contoh China...

Resesi Atau Tidak Resesi, RI Harus Contoh China...

Whats New
KAI Tambah 5 Perjalanan Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Simak Jadwalnya

KAI Tambah 5 Perjalanan Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Simak Jadwalnya

Whats New
Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Sandiaga Uno: Kunci Suksesnya Itu Dimulai dari Minat

Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Sandiaga Uno: Kunci Suksesnya Itu Dimulai dari Minat

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

Whats New
Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Whats New
PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

Whats New
Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Whats New
Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Whats New
Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Whats New
LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
Sri Mulyani:  Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Sri Mulyani: Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Rilis
Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Rilis
BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X