Zakat Jadi Alternatif Pengentasan Kemiskinan

SEMARANG, KOMPAS.com – Ingat Mbah Karsi, nenek 75 tahun yang tinggal sebatangkara di sebuah guyub reyot di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Di tengah kondisi hidup yang serba miskin, perempuan renta itu tetap bekerja mengupas jagung di depan rumahnya.

Kemiskinan yang dialaminya memang membuat hidupnya tragis. Namun, ia tak pernah sekalipun patah arang.

Ditemani seekor ayam dan kucing, nenek itu tinggal di rumah 4x5 meter berlantai tanah di Kelurahan Tambrangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.

Satu kasur “kusam” terletak tepat di depan pintu digunakan sebagai tempat tidurnya. Di sampingnya, ada tungku dari batu bata dijadikan alat masaknya tiap hari. Rumah reyotnya juga tidak dilengkapi sarana sanitasi.

Meksi kondisi terbatas, Mbah Karsi tetap berjuang melanjutkan hidup seorang diri.

Silihwarni (37), warga desa Buko, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak merasakan hal sama. Akibat kecelakaan kerja 13 tahun lalu, kini ia menderita kelumpuhan.

Meski sekujur tubuhnya tak bisa digerakkan, ia berusaha tetap hidup. Di tempat tinggalnya, dia dirawat bibinya, Miharti (49). Di rumah 3x5 meter yang menempel tanah tetangga itu, keduanya berjualan jajanan anak-anak ala kadarnya untuk dapat keluar dari kemiskinan.

Kemiskinan, memang menjadi masalah utama di Jawa Tengah. Angka kemiskinan di Jateng memang turun dari semula 13,19 persen menjadi 13,01 persen. Namun, jumlah warga miskin di Jateng masih sekitar 4,45 juta jiwa.

Dari bulan Maret 2016 hingga Maret 2017, kemiskinan baru turun sekitar 43 ribu jiwa. Angka kemiskinan di Jateng melebihi angka kemiskinan nasional yang berada kisaran 10,70 persen.

Pembiayaan alternatif

Lambatnya pengentasan kemiskinan salah satunya karena kerja penanganan kemiskinan agaknya hanya mengandalkan sumber anggaran pemerintah, dan bantuan sosial perusahaan. Perlu pembiayaan alternatif agar pengentasan kemiskinan berjalan lebih cepat.

Negara perlu menimbang pembiyaan alternatif melalui dana zakat, infaq, sadaqah dan wakaf.

Ketua Badan Amil Zakat Jawa Tengah Ahmad Daroji menerangkan, potensi zakat di Jawa Tengah sebesar Rp 500 miliar. Dari jumlah itu, 40 persen atau Rp 200 miliar alokasi dana zakat diperuntukkan khusus untuk pengentasan fakir dan miskin.

“Setiap tahun zakat dapat mengentaskan 20 ribu warga miskin, jadi warga tidak lagi bergantung dengan orang lain,” kata Daroji, saat dihubungi, Kompas.com, Senin (30/10/2017).

Pembayaran zakat, kata dia, telah diajarkan oleh agama. Orang-orang yang kategori kaya atau mampu menyisihkan pendapatannya untuk membantu yang miskin. Penghasilan pegawai negeri sipil juga dipotong zakatnya 2,5 persen untuk keperluan ini.

Konsep zakat adalah gotong royong, pemberdayaan masyarakat mampu untuk membantu yang tidak mampu.

Menurut Daroji, pola distribusi dana zakat difokuskan pada dua hal, yaitu untuk hal yang produktif dan tidak. Hal produktif, misalnya dana zakat disalurkan Rp 2,5 juta perorang untuk pembuatan modal usaha, plus pendampingannya. Sementara non produktif digunakan untuk pembiayaan orang sakit, beasiswa, hingga bantuan perbaikan rumah.

Dalam zakat, pengentasan kemiskinan bisa masif dilakukan andai semua pihak ikut membantu penggalangan dana.

Beberapa organisasi sosial tergerak membentuk lembaga untuk menghimpun dana zakat, infaq dan sadaqah mulai dari Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama, Lazis Muhammadiyah, Rumah Zakat, Daruttauhid, Dompet Dhuafa serta sejumlah lembaga lain.

Beragam lembaga itu, kata Daroji, dapat dikoordinasikan bersama untuk pengentasan kemiskinan. Jika semua menjadi satu, ia yakin progres pengentasan bisa jauh lebih cepat dibanding sekarang ini.

“Semua kalau bersinergi, kemiskinan bisa cepat turun karena ada satu koordinasi dan komando,” tambahnya.

Dari zakat dari pegawai negeri di Jateng terkumpul Rp 1,6 miliar perbulan, atau setara Rp 21,2 miliar pertahun. Sementara zakat dari pegawai dari 35 kabupaten dan kota di Jateng mencapai Rp 175 miliar pertahun.

Selain zakat, potensi wakaf juga belum banyak membantu mengatasi kemiskinan. Pembiayaan melalui wakaf belum banyak dilirik pemerintah. Tanah wakaf di Jawa Tengah sangat banyak, tetapi belum banyak dimanfaatkan menjadi hal produktif.

Padalah tanah wakaf dapat diupayakan untuk menjadi ladang usaha, seperti mini market, hotel, ruko, rumah sakit apotek, asrama, hingga pompa bensin. Namun pemerintah belum memanfaatkan itu untuk pola pengentasan kemiskinan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui kemiskinan di Jateng menurun, namun terasa sangat lambat. Pihaknya terus mencoba agar penurunan kemiskinan bisa dilakukan secara “keroyokan” dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Upaya penanganan kemiskinan, sambung Ganjar, paling baik dilakukan dengan pemberian keterampilan serta modal usaha. Mereka yang miskin, ketika dapat keterampilan dan modal kerja akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga terangkat dari kategori miskin.

”Saya ingin jujur bahwa kemiskinan memang turun, tapi saya sendiri memang enggak puas. Ini masih PR jadi besar," kata Ganjar, kepada Kompascom, Agustus 2017 lalu.

Dari Desa

Ekonom dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, Sri Sulandjari menilai kantong kemiskinan di Jawa Tengah mayoritas berada di wilayah perdesaan. Oleh karenanya, langkah penanganan kemiskinan harus disesuaikan dengan pola kewilayahan, dan tidak dapat disamaratakan.

Di wilayah pedesaan, mayoritas yang miskin adalah buruh tani. Mereka biasanya menunggu kerjaan menggarap lahan, hingga melakukan proses pasca panen. Tugas negara, kata dia, memastikan agar produk pertanian harganya tetap tinggi.

“Permerintah perlu melakukan integrated farming, holtikultura, perikanan dan peternakan. Kalau integrasi jalan, nanti muter sendiri. Pemerintah memberi stimulus awal saja, selanjutnya masyarakat mampu melakukan sendiri,” katanya, kepada Kompascom, Senin (30/10/2017).

Setelah harga tinggi, petani otomatis diuntungkan. Buruh tani yang menjadi penggarap sawah juga akan ikut mendapat imbas penghasilan. Setelah produksi didapat, pemerintah tinggal memfasilitasi dari administrasi hingga sertifikasi produk pertanian agar dapat diterima pasar modern.

Di wilayah perkotaan, pengentasan kemiskinan selain dilakukan dengan investasi, juga dapat dilakukan melalui jasa wisata.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menerangkan, Jateng memiliki potensi wisata yang tinggi. Hanya saja potensi belum dapat ditangkap menjadi paket wisata, sehingga belum berimbas pada penyediaan lapangan kerja.

Potensi jasa wisata itu misalnya dari desa dapat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes jika dikelola secara profesional dapat dimanfaatkan untuk modal pengentasan kemiskinan.

Buktinya, BUMDes bidang pariwisata di Ponggok, Kabupaten Klaten dapat meraup penghasilan tinggi, sehingga pada gilirannya dapat membantu mengentaskan kemiskinan di wilayahnya.