Ditjen Pajak: Masih Banyak Wajib Pajak yang Belum Melaporkan Harta

Kompas.com - 21/11/2017, 06:02 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut sebagian besar dari total wajib pajak belum melaporkan hartanya kepada petugas pajak.

"Dari catatan kami, masih cukup banyak, termasuk yang ikut tax amnesty kami indikasikan masih banyak yang belum melaporkan (hartanya)," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama saat dihubungi Kompas.com pada Senin (20/11/2017).

Meski tidak merinci secara detil, Yoga menjelaskan bahwa indikasi itu bisa dilihat dari jumlah wajib pajak yang sebelumnya ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dari total Rp 3.500 triliun nilai aset wajib pajak di luar negeri, DJP baru menerima sekitar Rp 1.000-an triliun melalui program tersebut.

"Dari dalam negeri pun masih banyak yang belum melaporkan hartanya. Maka dari itu, kami imbau wajib pajak manfaatkan kesempatan ini sebelum ada pemeriksaan dari petugas pajak," tutur Yoga.

Baca juga : Tax Amnesty Jilid 2, Adu Cepat antara Wajib Pajak dengan Petugas

DJP memang telah memberlakukan kebijakan berupa pembebasan sanksi denda bagi wajib pajak yang segera melaporkan hartanya kepada petugas maupun kantor pajak di wilayahnya. Dengan catatan, kebijakan bebas denda tersebut hanya berlaku bila petugas pajak belum mengusut harta wajib pajak yang belum dilaporkan itu.

Landasan hukum yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. Aturan itu juga sebagai turunan dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

PP itu berlaku atas harta bersih yang belum diungkap bagi wajib pajak peserta tax amnesty dan berlaku atas harta bersih yang belum dilaporkan wajib pajak di luar peserta tax amnesty dalam laporan SPH dan SPT.

Berdasarkan PP 36/2017, pengenaan pajak atas harta bersih bersifat final, sehingga tidak dapat dijadikan uang muka pajak terhadap keseluruhan utang pajak. Untuk wajib pajak badan dikenakan tarif 25 persen, sementara tarif untuk wajib pajak Orang Pribadi (OP) sebesar 30 persen.

Adapun tarif untuk wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu dikenakan sebesar 12,5 persen. Hitungan itu ditambah dengan denda pajak 200 persen dari tambahan penghasilan untuk peserta tax amnesty dan denda 2 persen dikali 24 bulan untuk wajib pajak di luar tax amnesty.

Kompas TV Pemerintah akan kembali membuka program pengampunan pajak alias Tax Amnesty.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.