Kompas.com - 04/01/2018, 09:00 WIB
Sejumlah negara sudah mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi. BBCSejumlah negara sudah mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi.
|
EditorAprillia Ika

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan Malaysia telah menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melarang perdagangan bitcoin dan mata uang digital lainnya. Keputusan ini di tengah adanya kekhawatiran risiko penggunaan mata uang digital itu.

Menteri Keuangan Malaysia, Johari Abdul Ghanis menuturkan, larangan perdagangan mata uang digital akan melukai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). Selain itu, harus ada keseimbangan antara kepentingan publik dengan integritas sistem keuangan.

"Tidak akan maksud dari otoritas untuk melarang atau menghentikan inovasi yang menguntungkan bagi publik," ujar Johari seperti dikutip dari CoinDesk, Rabu (3/1/2018).

Meskipun demikian, Johari menuturkan bahwa bank sentral Malaysia, Bank Negara Malaysia, di masa mendatang bakal memastikan bahwa pusat penukaran mata uang digital memberlakukan serangkaian pengujian dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Baca juga : Ripple, Mata Uang Digital Tandingan Bitcoin Ini Menguat 4.100 Persen

Sama seperti skema investasi lainnya, imbuh Johari, otoritas Malaysia pun harus melakukan pengawasan dan pengaturan dengan baik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa risiko terkait mata uang digital dapat dimitigasi.

Johari kemudian menyoroti pentingnya inovasi fintech bagi Malaysia. Hal tersebut akan mendorong produktivitas ekonomi dan membuat intermediasi keuangan menjadi tanpa hambatan.

"Mata uang digital dan dompet elektronik harus dimasukkan ke dalam peta jalan digitalisasi Malaysia," tutur Johari.

Baca juga : Ethereum Akan Jadi Bitcoin Berikutnya?

Pun ia mengungkapkan, sebelum menerbitkan kebijakan dan aturan, maka penting bagi regulasi untuk memiliki pemahaman yang cukup mengenai mata uang digital.

"Ini relevan dengan inovasi terkini seperti bitcoin, yang masih tidak diregulasi secara global dan tidak diuji daya tahannya terhadap guncangan, tidak seperti alat pembayaran konvensional," terang Johari.

Kompas TV Bitcoin merupakan instrumen investasi yang menggiurkan. Disisi lain, pihak Bank Indonesia meminta masyarakat berhati-hati karena tidak ada jaminan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber CoinDesk
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.