Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reformasi Pajak Akan Genjot Pertumbuhan Ekonomi AS

Kompas.com - 04/01/2018, 10:00 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

Sumber CNBC

WASHINGTON, KOMPAS.com - Para pejabat bank sentral AS, Federal Reserve atau The Fed, mengekspektasikan adanya reformasi pajak di AS akan meningkatkan belanja konsumen dan dunia usaha.

Reformasi pajak tersebut berupa pemangkasan pajak perorangan dan korporasi. Penurunan pajak perorangan dan korporasi diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi AS.

Akan tetapi, The Fed sebagai bank sentral AS masih masih belum yakin terkait dampak kebijakan di bidang perpajakan tersebut akan signifikan.

Hal ini berdasarkan minutes atau laporan pertemuan FOMC (Federal Open Market Committee) pada 12-13 Desember 2017 lalu.

Para anggota FOMC meningkatkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2018 menjadi 2,5 persen setelah adanya reformasi perpajakan. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi AS diproyeksikan mencapai 2,1 persen.

Baca juga : Ada Reformasi Pajak di AS, Sri Mulyani Tak Mau Tinggal Diam

"Sebagian besar peserta (FOMC) mengindikasikan bahwa perubahan-perubahan prospektif pada kebijakan pajak federal adalah faktor yang membuat mereka menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi riil dalam beberapa tahun ke depan," tulis The Fed dalam minutes seperti dikutip dari CNBC, Kamis (4/1/2018).

Dalam pertemuan FOMC Desember 2017, The Fed menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) sebesar 25 basis poin menjadi 1,25-1,5 persen. FFR sangat berkaitan erat dengan kredit-kredit konsumer, seperti bunga kredit properti dan kartu kredit.

Dalam minutes terlihat bahwa banyak diskusi pada pertemuan FOMC bulan lalu menunjukkan kuatnya observasi terhadap perekonomian AS.

"Aktivitas ekonomi riil tampaknya tumbuh dalam laju yang solid, didorong peningkatan pada belanja konsumen dan bisnis, kondisi finansial yang mendukung, dan perekonomian global yang membaik," kata The Fed.

Namun demikian, para peserta FOMC juga tampaknya belum yakin terkait seberapa besar peningkatan aktivitas ekonomi akan terjadi setelah adanya RUU perpajakan.

Misal, peserta FOMC tak cukup yakin dengan dampak pemangkasan pajak terhadap ketersediaan tenaga kerja di AS.

Sehingga, estimasi pertumbuhan ekonomi AS oleh The Fed hanya naik menjadi 2,5 persen dari proyeksi sebelumnya 2,1 persen. 

Kompas TV Reformasi pajak Amerika Serikat akan membuat dana dari negara berkembang ditarik untuk ditanam di AS.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com