Pro Kontra Penenggelaman Kapal di Tataran Elite Pemerintahan

Kompas.com - 11/01/2018, 09:08 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com — Perihal sanksi penenggelaman kapal kembali jadi bahasan belakangan ini. Pembahasan itu mengemuka berawal saat Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berpesan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam rapat koordinasi pada Senin (8/1/2018) agar tidak lagi menenggelamkan kapal pelaku pencurian ikan (illegal fishing).

Menurut Luhut, kapal-kapal itu lebih baik disita dan dijadikan aset negara ketimbang dimusnahkan dan ditenggelamkan. Luhut juga meminta Susi agar lebih fokus pada peningkatan jumlah ekspor ikan.

Baca juga: Diminta Luhut Tidak Tenggelamkan Kapal Lagi, Ini Tanggapan Susi

"Perikanan (Kementerian Kelautan Perikanan) sudah diberi tahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Iya (tahun ini). Cukuplah itu (penenggelaman)," kata Luhut, Senin lalu.

Selang sehari setelahnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyampaikan pandangan serupa. Kalla meminta agar penenggelaman kapal tidak dilakukan lagi karena selama tiga tahun terakhir banyak negara yang komplain atas hal tersebut.

"Ada, enggak usah saya sebut namanya. Ada protes-protes, pendekatan, diplomatik, dan macam-macam," ujar Kalla pada Selasa (9/1/2018).

Baca juga: Wapres Minta Menteri Susi Hentikan Penenggelaman Kapal

Meski ingin penenggelaman kapal tidak diberlakukan lagi, Kalla mengatakan, hukuman terhadap pelaku illegal fishing tetap harus ditegakkan.

Hukuman bagi yang melanggar bisa dengan penahanan, lelang, atau pemanfaatan kapal untuk kebutuhan di Indonesia.

Hal itu disebabkan Indonesia masih butuh kapal untuk menangkap ikan. Selama ini, kapal yang ada dinilai masih kurang sehingga kapal pelaku illegal fishing bisa mendongkrak jumlah ekspor ikan dari Indonesia, tanpa harus mengandalkan APBN untuk pengadaan kapal baru.

Menanggapi Kalla dan Luhut, Susi berpandangan, dirinya hanya melaksanakan poin dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Menurut dia, ketentuan penenggelaman kapal ada di aturan tersebut sehingga selama aturan tetap ada, harus dilakukan.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.