Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah AS Shutdown hingga Daftar Toko Online yang Diadukan, Ini 5 Berita Terpopuler Ekonomi

Kompas.com - 22/01/2018, 07:31 WIB

1. Pemerintah AS Shutdown, Bagaimana Dampaknya ke Indonesia?

Amerika Serikat (AS) Sabtu (20/1/2018) ini,  resmi berada dalam kondisi penghentian layanan pemerintahan alias shutdown. Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia?

Ekonom Institute for Development Economic and Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara menilai, dampak shutdown  akan kecil jika dalam waktu sebentar.

Namun jika terjadi dalam waktu panjang, maka pemerintah Indonesia perlu menyiapkan antisipasi. Pasalnya shutdown akan mempengaruhi perekonomian AS, dan berpotensi turut berdampak pada Indonesia.

 "Perdagangan Indonesia ke AS berpotensi terganggu, sehingga kinerja ekspor sepanjang 2018 berpotensi menurun," ucap Bhima saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (20/1/2018).

Selengkapnya baca di sini

2. Toko Online Paling Banyak Diadukan Konsumen ke YLKI, Ini Daftarnya

ilustrasiSHUTTERSTOCK ilustrasi
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan, situs belanja online atau e-commercemendominasi pengaduan konsumen disamping biro perjalanan umrah sepanjang tahun 2017. 

Tahun lalu YLKI telah menerima pengaduan konsumen sebanyak 642 aduan. Dari jumlah ini pengaduan yang berasal dari toko online mendominasi dengan 101 aduan.

Menurut dia tingginya pengaduan terkait masalah belanja online karena belum adanya regulasi yang menjadi payung hukum terhadap proses belanja online.

"Karena masih lemahnya regulasi. Pemerintah belum juga sah kan RPP itu (Rancangan Peraturan Pemerintah soal Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), padahal itu payung untuk online," kata Tulus saat konferensi pers di Kantor YLKI, Duren Tiga, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Selengkapnya baca di sini

3. Pemerintah AS Terancam "Shutdown", Rupiah Menguat terhadap Dollar AS

Petugas teller Bank Mandiri menghitung uang rupiah di kantor cabang Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (11/8/2017).KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Petugas teller Bank Mandiri menghitung uang rupiah di kantor cabang Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (11/8/2017).
Dalam sepekan ini, rupiah mengungguli dollar Amerika Serikat. Mengutip Bloomberg, rupiah menguat 0,27 persen ke level Rp 13.316 per dollar ASselama sepekan berjalan. Di periode yang sama, kurs tengah rupiah Bank Indonesia juga menguat 0,23 persen ke level Rp 13.331 per dollar AS.

Secara harian, kurs spot rupiah terhadap dollar AS hingga penutupan Jumat (19/1/2018) juga berhasil menguat 0,23 persen dibandingkan pada perdagangan kemarin. Pun demikian dengan kurs rupiah di BI yang ikut menguat 0,25 persen.

Analis PT Monex Investindo Futures, Putu Agus Pransuamitra, mengatakan, penguatan rupiah didorong pelemahan dollar AS terhadap mayoritas mata uang major dan emerging market. Hal ini lantaran anggaran pemerintah di negara tersebut untuk tahun 2018 belum disetujui oleh senat, padahal Jumat ini merupakan tenggat waktu pengesahannya.

“Ada ancaman Pemerintah Amerika akan shutdown jika anggarannya tak kunjung disetujui,” kata Putu.

Selengkapnya baca di sini

4. Bank Indonesia Investigasi Penggunaan Bitcoin di Bali

Bank Indonesia tengah melakukan investigasi terkait dugaan adanya sejumlah transaksi menggunakan bitcoindi Bali.

Indikasi penggunaan bitcoin itu ditemukan oleh Bank Indonesia cabang Bali dari pantauan di media sosial. Selanjutnya, temuan itu dilaporkan ke pusat dan mulai ditindak lanjuti oleh pemerintah.

"Dalam sejumlah konten yang diunggah ke media sosial, kami mengetahui bahwa Bali tampaknya menjadi surga untuk transaksi bitcoin," Kepala Bank Indonesia cabang Bali, Causa Iman Karana.

Informasi yang dikutip Kompas.com dari The Star, Sabtu (20/1/2018), petugas dari Bank Indonesia mulai melakukan investigasi pada akhir Desember 2017, pasca keluarnya aturan yang melarang transaksi jual beli menggunakan bitcoin.

Selengkapnya baca di sini

5. Dashboard Pengawas Taksi Online Beroperasi Mulai Februari 2018

Ilustrasi taksi online Ilustrasi taksi online
Dashboard pengawasan taksi online atau angkutan sewa khusus (ASK) yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo) bakal mulai efektif pada 1 Februari 2018.

Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangarepan mengatakan pembuatan dashboard tersebut sudah selesai. Pemerintah saat ini tinggal melakukan penyelarasan data dengan penyedia layanan taksi online, yakni Uber, Grab dan Go-Jek (untuk layanan Go-Car).

"Sudah selesai, tinggal integrasi saja. Nanti akan mulai diserahkan dan bisa diakses sekitar 1 Februari 2018," ujarnya saat ditemui usai ID Internet Governance Forum di Perpustakaan Nasional, Jumat (19/1/2018).

Dia menjelaskan dashboard yang dimaksud nantinya bakal menampilkan jumlah taksi online yang aktif beroperasi di suatu kota; sekaligus informasi mengenai kuota untuk daerah tersebut.

Selengkapnya baca di sini

Kompas TV Chuck Schumer bertemu dengan Presiden Trump di Gedung Putih mencari jalan keluar menghindari tak berjalannya pemerintahan Amerika Serikat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Laba Bank Tumbuh Terbatas, Pengamat: Pengaruh Kondisi Ekonomi Secara Umum

Laba Bank Tumbuh Terbatas, Pengamat: Pengaruh Kondisi Ekonomi Secara Umum

Whats New
Jumlah Kunjungan Warga RI ke Singapura Meningkat Gara-gara Konser Taylor Swift

Jumlah Kunjungan Warga RI ke Singapura Meningkat Gara-gara Konser Taylor Swift

Whats New
Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Earn Smart
KJRI Cape Town Gelar 'Business Matching' Pengusaha RI dan Afrika Selatan

KJRI Cape Town Gelar "Business Matching" Pengusaha RI dan Afrika Selatan

Whats New
Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Whats New
Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Whats New
Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Whats New
Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Whats New
Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Whats New
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Whats New
Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Whats New
Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

BrandzView
Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Whats New
Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Whats New
Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com