Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bappenas Buka Peluang Alternatif Baru Pembiayaan Proyek Infrastruktur

Kompas.com - 05/02/2018, 15:24 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mendorong alternatif pembiayaan infrastruktur diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Melalui unit tim fasilitasi Pembiayaaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA Center), pemerintah tengah membuka potensi pembiayaan infrastruktur melalui surat utang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan (green bonds).

Langkah tersebut dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama terkait pengembangan green bonds antara PT Efek Beragun Aset Indonesia (EBA), dengan The Climate Bonds Initiative (CBI).

Baca juga : Bangun Infrastruktur, Daerah-daerah Ini Ingin Terbitkan Obligasi

CBI merupakan organisasi nirlaba internasional yang berfokus pada instrumen keuangan dan investasi yang berwawasan lingkungan.

CEO PINA Ekoputro Adijayanto mengatakan, skema kerja sama green bonds ini memiliki tujuan untuk mengembangkan infrastruktur yang dapat menekan populasi kendaraan bermotor di jalan raya.

Menurut Eko, sektor perkeretaapian, pelabuhan, hingga sektor kebandarudaraan menjadi target utama dari pembiayaan melalui skema ini dalam jangka panjang.

“Ini sebagai upaya promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang green bond di Indonesia, tentu hal ini merupakan sebuah terobosan yang baik dan penting sebagai komitmen dari pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan," kata Ekoputro di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Baca juga : Bappenas Dorong Daerah Bangun Sarana Transportasi Berbasis Rel

Dia mengungkapkan, instrumen green bonds telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai negara dalam pengembangan infrastruktur.

Seperti pemanfaatan green bonds dalam proyek perkeretaapian yang dilakukan oleh China Railway Corp sebesar 222 miliar dollar AS.

Kemudian, Indian Railways 14,7 miliar dollar AS, hingga Korea Railroad 10,5 miliar dollar AS. "Meksiko juga memanfaatkan skema ini untuk menggembangkan sektor kebandarudaraan sebesar 2 miliar dollar AS," ungkapnya.

Eko mengatakan, kedepan pihaknya terus mendukung lembaga infrastruktur dan lembaga keuangan di Indonesia untuk memperoleh pembiayaan investasi melalui surat utang berwawasan lingkungan.

Baca juga : Bappenas: Pemerataan Infrastuktur Kunci Pengentasan Kemiskinan

Seperti diketahui, saat ini terdapat 34 proyek infrastruktur senilai total Rp 348,2 triliun yang terdaftar dalam pipeline proyek PINA dan siap ditawarkan kepada investor potensial.

Proyek tersebut terdiri dari 19 proyek jalan tol, 4 proyek penerbangan baik bandara dan pesawat, 10 proyek pembangkit dan transmisi listrik dan 1 proyek pariwisata.

Kompas TV Investasi didominasi dana asing yang mencapai lebih dari Rp 61 Triliun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com