OJK: Inklusi Keuangan Solusi Tangani Kemiskinan dan Pengangguran

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia saat ini merupakan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Diperkirakan pada tahun 2030, ekonomi Indonesia akan menduduki peringkat terbesar ke-8 dunia.

Akan tetapi, apabila dilihat dari produk domestik bruto (PDB) per kapita, Indonesia masih berada pada peringkat 112 dunia. Posisi Indonesia tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Malaysia yang ada peringkat 68 dan Thailand pada peringkat 84.

"Belum lagi apabila kita melihat tren tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang masih menjadi pekerjaan rumah," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Untuk menangani semua masalah tersebut sebut Wimboh, solusinya adalah dengan inklusi keuangan. Bank Dunia menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat inklusi keuangan masyarakat, maka mereka akan membuat keputusan pengelolaan keuangan yang tepat.

Baca juga: Di Hadapan Ratu Belanda, OJK Pamer Program Inklusi Keuangan

Selain itu, keputusan penggunaan produk dan layanan keuangan juga tepat. Pada akhirnya, ini akan menopang perkembangan sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.

Studi yang dilakukan Bank Dunia juga menegaskan, peningkatan inklusi keuangan sebesar 1 persen dapat mendorong pertumbuhan PDB per kapita sebesar sekitar 0,03 persen.

Dengan peningkatan 20 persen dalam tingkat inklusi keuangan suatu negara, maka akan ada penciptaan tambahan 1,7 juta pekerjaan baru. Wimboh mengungkapkan, ini menegaskan bagaimana peningkatan inklusi keuangan terbukti akan dapat mendorong upaya penurunan tingkat kemiskinan dan mempersempit ketimpangan.

"Oleh karena itu, upaya peningkatan inklusi keuangan masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata, tetapi harus menjadi perhatian kita semua," jelas Wimboh.

Ia pun menyoroti adanya kebutuhan akan program inklusi keuangan yang lebih efektif dan efisien. Ini berdasarkan fakta bahwa ada puluhan juta masyarakat Indonesia tak bisa mengakses layanan keuangan, baik karena faktor penyebaran jaringan lembaga jasa keuangan formal yang tidak merata.

Di samping itu, ada juga kendala struktur geografis dan populasi yang tidaktersebar, ketiadaan agunan dan literasi keuangan yang rendah. Selain itu, sebagian besar mereka adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

"Terbatasnya akses keuangan formal bagi masyarakat telah banyak dimanfaatkan oleh para rentenir dengan menyediakan dana yang memiliki tingkat bunga sangat tinggi," ungkap Wimboh.

Belum lagi ada pula tawaran-tawaran investasi ilegal yang menjerumuskan masyarakat. Kondisi ini menjerat mereka makin dalam ke jurang kemiskinan.