Berita Populer: KPR Tanpa DP bagi PNS hingga Utang Luar Negeri RI Menyusut

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah merancang skema fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama anggota TNI/ Polri yang belum punya rumah.

KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai penyusun skemanya mengungkapkan KPR khusus ini memungkinkan tidak ada down payment (DP) alias tanpa uang muka.

Topik mengenai fasilitas KPR bagi PNS dan TNI/Polri tanpa uang muka ini menjadi salah satu berita yang diminati pembaca sehingga menjadi berita populer pada Rabu (18/4/2018).

Selain mengenai KPR tanpa DP, salah satu berita populer lainnya adalah mengenai utang luar negeri Indonesia.

Berikut 5 berita pupuler kanal Ekonomi Kompas.com:

1. Anggota TNI, Polri, dan PNS Bisa Kredit Rumah Tanpa DP

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sedang mematangkan skema khusus kredit pemilikan rumah ( KPR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI serta Polri.  Poin penting dalam skema ini, ASN dan anggota TNI/Polri bisa KPR tanpa down payment (DP).

"Ada kredit yang sifatnya kredit multiguna tanpa down payment, nol down payment-nya, tenornya lebih panjang dari biasanya," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di kantornya, Rabu (17/4/2018).

Bambang mengungkapkan, skema ini sedang dalam tahap finalisasi untuk ditargetkan selesai tahun ini. Skema KPR khusus tersebut ditegaskan Bambang bukan sebagai kewajiban, melainkan fasilitas jika ada ASN atau anggota TNI/Polri yang belum mempunyai rumah dan ingin beli rumah.

Tenor yang lebih panjang, menurut Bambang, bisa dua kali lipat dari tenor KPR. Jika biasanya tenor KPR 15 tahun, melalui skema ini tenornya bisa mencapai 30 tahun.

Baca selengkapnya: Anggota TNI, Polri, dan PNS Bisa Kredit Rumah Tanpa DP

2. Utang Luar Negeri Indonesia Menyusut, Ini Sebabnya

Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2018 mencapai 356,2 miliar dollar AS atau sekitar RP 4.897 triliun (kurs RP 13.750 per dollar AS).  Angka ini menyusut 1,3 miliar dollar AS dibandingkan Januari 2018 sebesar 357,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 4.915 triliun).

Penurunan ULN tersebut terjadi karena pemerintah membayar utang yang telah jatuh tempo. Kondisi ini diharapkan bisa menjadi cerminan, pengelolaan utang Indonesia bagus karena bisa melunasi utang jatuh tempo tepat waktu.

Ekonom PT Samuel Aset Manajemen Lana Soelestianingsih mengatakan, utang pemerintah tahun ini memang banyak yang jatuh tempo, baik dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) maupun dalam bentuk bilateral.