Jajaki Teknologi Digital, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Akan Makin Cepat

RAJA AMPAT, KOMPAS.com - BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan pelayanan klaim dengan memanfaatkan teknologi digital.

Nantinya, klaim bisa dilakukan secara online dan validasi data akan terkoneksi dengan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri.

“Kami tengah melakukan uji coba dan dilakukan secara bertahap selama satu bulan mulai dari sekarang,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Rabu (2/5/2018).

BPJS Ketenagakerjaan sendiri sudah mulai memanfaatkan teknologi digital secara berkesinambungan sejak Februari 2018. Kini, uji coba dilakukan untuk layanan klaim secara online.

Start untuk uji coba ini sendiri ditandai dengan perpanjangan nota kerja sama BPJS Ketenagakerjaan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri). Terakhir, masing-masing menyepakati nota kerja sama pada 2014.

(Baca: Permendagri Diterbitkan, Urus E-KTP Sampai Jadi Maksimal 1 Hari)

Melalui kerja sama terbaru ini, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan verifikasi data kepesertaan berdasarkan data kependudukan dan biometrik yang ada di Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Nomor induk kependudukan (NIK) dan e-KTP menjadi syarat verifikasi data secara online. Dengan begitu, proses klaim akan semakin cepat.

Selain itu, kecurangan atau pemalsuan data kepesertaan bisa ditekan.

Infrastruktur penunjang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah tenaga kerja di Indonesia mencapai 120 juta orang.

Menurut Agus, 86 juta tenaga kerja masuk dalam kriteria pekerja yang mesti dilindungi dengan jaminan sosial. Dari jumlah tersebut, hanya 46 juta yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Namun, hanya 27 juta tenaga kerja yang aktif membayar iuran,” katanya.

(Baca: Perpres Kemudahan TKA Akan Dorong Kenaikan Iuran BPJS Ketenagakerjaan)

Dengan pemanfaatan NIK, maka mesin pembaca (reader) e-KTP bakal memaparkan data kepesertaan secara cepat.

Untuk bisa mengakses data tersebut, peserta BPJS Ketenagakerjaan menempelkan jari telunjuk dan e-KTP pada mesin pembaca.

Agus berharap, penerapan teknologi dalam proses klaim akan memangkas waktu. Bahkan, peserta tidak lagi direpotkan dengan membawa dokumen fisik.

KOMPAS.com/Syahrul Munir Aktivitas back up data e-KTP di Kantor Disdukcapil Kabupaten Semarang.

Pelayanan klaim dengan memanfaatkan mesin pembaca e-KTP diujicobakan pada empat kantor cabang (KC) BPJS Ketenagakerjaan.

Kantor cabang tersebut yakni di Jakarta Slipi, Bogor Kota, Tangerang Cikokol, dan Kantor Cabang Pembantu Kendal Soekarno Hatta.

“Penerapannya secara luas akan dilakukan secara bertahap karena membutuhkan penyiapan infrastruktur,” ujarnya.

Digitalisasi menyeluruh

Agus menjelaskan, transformasi dilakukan untuk mendorong perluasan cakupan kepesertaan di seluruh Indonesia.

Untuk saat ini, masyarakat umum sudah bisa mengakses informasi ataupun mendaftarkan diri melalui laman bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi yang dapat diunduh melalui smartphone.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi digital

Hingga kini, BPJS Ketenagakerjaan juga masih memberi pelayanan secara langsung di kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia.

“Kami sedang dalam proses peralihan menuju pelayanan digital sepenuhnya. Sekarang dua-duanya masih dijalani, hybrid,” ujarnya.

BPJS Ketenagakerjaan juga akan menerbitkan kartu kepesertaan secara fisik dan digital. Dengan demikian, peserta tak mesti mencetak kartu kepesertaan bila tidak membutuhkannya.

Peserta juga bisa mendapat fasilitas potongan harga di merchant ataupun produk jasa lain yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Perlindungan bagi TKI

Pekerja migran Indonesia juga menjadi sasaran perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang.

KBRI Damaskus Ketujuh TKI asal Indonesia yang dikeluarkan dari Aleppo saat berada di KBRI Damaskus, Suriah.

Hingga kini, baru 243.000 TKI yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sejak Agustus 2017, BPJS Ketenagakerjaan melindungi calon pekerja migran yang akan berangkat ke negara lain.

BPJS Ketenagakerjaan juga menggandeng Kamar Dagang Indonesia di Taiwan untuk memberi layanan kepada TKI.

“Mulai awal Mei 2018, kami memberi layanan untuk pekerja migran di Taiwan,” ujarnya.