Jalan Tol yang Harusnya Menyatukan “Cebong” dan “Kampret”

SEBELUM memulai, izinkan saya terlebih dulu mohon maaf jika dalam tulisan ini ada kekhilafan. Apalagi saat saya menulis ini dalam suasana Bulan Ramadhan, saya tidak bermaksud bergunjing serta menyindir siapa pun.

Well, mudik, bagaimanapun, tak hanya perjalanan dari kota menuju kampung-kampung di pelosok untuk sejenak bertemu keluarga. Melepas kangen. Atau mungkin sedikit pamer atas kesuksesan yang dicapainya di kota.

Lebih dari itu. Mudik merupakan perjalanan spiritual. Meluangkan sejenak untuk kembali mengingat awal mula perjalanan hidup. Kembali memaknai nilai-nilai yang selama ini terabaikan. Termasuk, merajut tali-tali persaudaraan yang selama ini kurang terawat karena nihilnya kehadiran fisik.

Baca: Tahun Ini Jasa Marga Akan Bangun Jalan Tol Sepanjang 337,12 Km

Sejumlah teman berkisah, betapa mereka menemukan kesyahduan saat menempuh perjalanan mudik. Berangkat dari Jakarta. Di jalan bertemu dengan orang lain yang sama-sama ingin mudik ke kampung halaman, serasa mereka menemukan saudara di perjalanan.

Merasa senasib. Merasa memiliki tujuan yang sama. Saling merasa sebagai saudara. Dan itu adalah sensasinya menjalani ritual mudik yang dilakoni setahun sekali.

Tahun ini perasaan yang sama pastinya kembali muncul saat penduduk kota mulai melakoni mudik ke kampung halaman. Ditambah dengan rampungnya pembangunan sejumlah ruas jalan tol, prosesi mudik pastinya lebih lancar. Lebih khusyuk. Dan, tentunya tak menguras tenaga.

Meskipun prosesi mudik lebih lancar, ada sejumlah isu yang justru mengganjal di hati para pemudik.

Ya, ganjalan yang dimaksud adalah bertebarannya pesan-pesan bernada politis terkait jalan tol. Mulai pesan di WhatsApp, Facebook, hingga ke spanduk-spanduk.

Isinya beragam. Di satu sisi ada yang nyinyir dengan pembangunan jalan tol. Di sisi lain, ada juga yang mendukung. Termasuk, spanduk penegasan bahwa jalan tol tersebut adalah jalan tol Pak Jokowi.

Ya, namanya politik, semuanya bisa saja dilakukan. Apa pun yang bisa ditempuh untuk menjatuhkan lawan, ya dilakukan. Apa pun yang bisa menguatkan posisi politik, ya diklaim sebagai keberhasilan.

Duitnya “Cebong” dan “Kampret”

Begitulah ketika jalan tol kemudian dipolitisasi. Terlepas dari kesyahduan prosesi mudik, jalan tol merupakan proyek infrastruktur yang melibatkan dana super-gede, termasuk dana dari perbankan yang dikucurkan agar proyek bisa berjalan.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Foto udara ruas jalan Tol Gempol-Pasuruan di Jawa Timur, Selasa (5/6/2018). Tol Gempol-Pasuruan sudah beroperasi dan dapat dilintasi para pemudik.

Pemerintah sendiri mengestimasi, keperluan pembangunan jalan tol selama periode 2015-2019 mencapai Rp 799 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah hanya mampu menutup 37 persen. Selebihnya, diserahkan kepada mitra baik BUMN maupun swasta.

Sementara bagi BUMN dan swasta, untuk menggarap proyek-proyek jalan tol yang ada, porsi pembiayaan yang lazim adalah 30:70 (baik untuk investasi maupun modal kerja).