Berita Populer: Terminal Khusus Maskapai Murah hingga Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal mengembangkan Low Cost Carrier Terminal (LCCT) sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia.

Keberadaan terminal khusus untuk maskapai berbiaya rendah tersebut dinilai bisa mendorong pertumbuhan wisatawan.  Rencananya Terminal 2 di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang digadang-gadang sebagai tempat mendaratnya maskapai berbiaya murah atau Low Cost Carrier (LCC).

Berita tersebut mendapatkan perhatian cukup banyak dari para pembaca.

Selain soal terminal khusus untuk maskapai berbiaya rendah, masalah Freeport masih menarik pembaca.

Berikut 5 berita populer di kanal Ekonomi Senin (23/7/2018)

1. Terminal 2 Bandara Soetta Akan Dikhususkan untuk Maskapai Berbiaya Rendah

Kementerian Pariwisata terus berupaya menggandeng berbagai pihak untuk mencapai target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Baru-baru ini, PT Angkasa Pura II telah berkomitmen untuk mengembangkan Low Cost Carrier Terminal (LCCT) di Indonesia.

Rencananya Terminal 2 di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang digadang-gadang sebagai tempat mendaratnya maskapai berbiaya murah atau Low Cost Carrier (LCC).

Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut mendapat titah dari dari Presiden Joko Widodo untuk memiliki LCCT dalam sebulan.

"Saya sudah bertemu Pak Awaluddin (Dirut PT Angkasa Pura II). Kami sudah sepakat LCCT paling mungkin di terminal 2 Bandara Soekarno Hatta,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya.

Baca selengkapnya: Terminal 2 Bandara Soetta Akan Dikhususkan untuk Maskapai Berbiaya Rendah

2. Freeport, Freeport, dan Freeport lagi

Pasca-Head of Agreement (HoA) yang ditandatangani oleh Inalum, Freeport McMoran, dan Rio Tinto pada Kamis 12 Juli 2018 muncul, demikian banyak respons dari berbagai kalangan yang pada intinya "membingungkan" lawan dan kawan.

Bagaimana tidak membingungkan bila keterangan dari seorang pejabat yang mengatakan bahwa HoA itu sudah di-locked dan Pejabat lainnya berkata HoA itu tidak mengikat.

Belum lagi demikian banyak pendapat yang dilontarkan oleh para "ahli" dan atau "pengamat" pertambangan dan banyak lagi lainnya yang sulit untuk dapat dilacak garis atau benang merahnya.

Singkat kata, masyarakat awam menjadi bingung. Sangat patut dimaklumi kebingungan yang terjadi di masyarakat luas, karena memang masalah Freeport, terutama sekali format HoA, adalah sebuah permasalahan yang tidak mudah untuk dapat dimengerti oleh orang awam.

Baca selengkapnya: Freeport, Freeport, dan Freeport lagi

3. Rhenald Kasali Bicara Disrupsi, Hancurnya Asosiasi, dan Pemerintah Gagal "Move On"

Disrupsi atau perubahan yang terjadi di berbagai lini kehidupan memiliki dampak negatif jika tidak disikapi dengan baik dan adaptif. Termasuk dalam kegiatan ekonomi, di mana selama ini disrupsi sudah dirasakan bahkan jadi kekhawatiran pelaku usaha.

Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengungkapkan, mereka yang sadar terhadap disrupsi akan segera melakukan shifting. Shifting ini bukan sekadar dari offline ke online, tetapi lebih luas dari itu karena kini ada yang namanya platform.

"Saya khawatir, pembicaraan kita tentang tutupnya toko-toko itu menjadi pikiran banyak orang bahwa shifting itu dari offline ke online. Dari taksi konvensional ke taksi online. Padahal, shifting terjadi secara menyeluruh dan luas," kata Rhenald saat acara peluncuran buku terbarunya yang berjudul "The Great Shifting" di Rumah Perubahan, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (21/7/2018).

Rhenald menjelaskan, shifting terjadi juga di sektor kehidupan lain, seperti pendidikan, layanan keuangan, politik, bahkan seks. Dia mencontohkan, sekolah-sekolah terkenal di dunia kini telah menawarkan jasa mereka via online, dengan hanya menjual elemen-elemen tertentu sesuai permintaan konsumen.

Baca selengkapnya: Rhenald Kasali Bicara Disrupsi, Hancurnya Asosiasi, dan Pemerintah Gagal Move On

4. Dirut PTBA: "Bukit Asam Sendiri Saja Bisa Beli Freeport"

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) disebut menjadi faktor terbesar yang membuat 11 bank mau membiayai pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum (Persero).

Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin menyampaikan, keputusan 11 bank membiayai Inalum yang merupakan perusahaan holding Bukit Asam tak terlepas dari kontribusi secara tak langsung PTBA.

"Nah dari mana bank itu mau biayai ya pertama tentu melihat laporan keuangan holding, kemudian liat project-nya. Dilihat juga perusahaannya ini cukup kuat enggak menggendong perusahaan lainnya dan ketika dilihat isi laporan keuangan itu saya katakan bahwa laba holding sekitar 68 sampai 70 persen itu adalah dari Bukit Asam," kata Arviyan, Senin (23/7/2018).

Arviyan menambahkan, kontribusi secara tak langsung dari PTBA tersebut membuat keseimbangan keuangan Inalum jadi jauh lebih baik sehingga bisa melakukan divestasi saham Freeport.

Baca selengkapnya:  Dirut PTBA: Bukit Asam Sendiri Saja Bisa Beli Freeport

5. Kebijakan Subsidi Harga BBM Dianggap Bebani Keuangan Pertamina  

Tingginya beban subsidi bahan bakar minyak dianggap salah satu faktor kondisi keuangan PT Pertamina Persero memburuk.

Mantan Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan, di tengah kenaikan harga minyak dunia, pemerintah memerintahkan Pertamina tetap menahan harga bahan bakar subsidi agar tak naik. Sementara itu, pemerintah tak menambah anggaran subsidi BBM sehingga Pertamina menggunakan anggarannya untuk menutupi biaya subsidi.

"Dulu harga BBM subsidi ditentukan saat harga minyak 30 sampai 40 dollar AS per barel. Sekarang kan di atas 70 dollar AA per barel. Berarti sekarang sudah berat sekali beban Pertamina," ujar Said kepada Kompas.com, Senin (23/7/2017).

Baca selengkapnya: Kebijakan Subsidi Harga BBM Dianggap Bebani Keuangan Pertamina