Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Ikut Campur Soal Data Kemiskinan, Ini Penjelasan Bappenas

Kompas.com - 31/08/2018, 15:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membantah pernyataan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menyebut bahwa pemerintah mengontrol Badan Pusat Statistik (BPS) soal data kemiskinan dan pengangguran.

Bambang mengatakan, data-data yang digunakan BPS mengunakan metode yang sudah teruji dan berpatokan pada metode internasional.

"Itu sama sekali enggak benar. BPS punya undang-undang yang menunjukkan independensi mereka," ujar Bambang di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Diketahui, BPS merupakan lembaga di bawah binaan Bappenas. Bambang pun membantah bahwa pemerintah mengintervensi BPS untuk mengeluarkan data tertentu.

Ia mengatakan, kredibilitas dari suatu lembaga statistik sangat tergantung pada independensinya.

"Sebagai pembinanya saya tidak pernah melakukan intervensi, menitip apa pun. Jadi sama sekali enggak benar," kata Bambang.

Bahkan, pemerintah baru mengetahui hasil penelitian BPS satu jam sebelum diumumkan kepada publik. Oleh karena itu, pemerintah mustahil bisa mengutak atik data tersebut.

Sebelumnya, Sandiaga menuding pemerintah ikut campur mengontrol data-data di BPS terkait kemisikinan dan pengangguran. Pengontrolan data itu, kata dia, membuat tingkat kemiskinan dan pengangguran seolah-olah turun, padahal berbeda dengan kenyataan di lapangan.

"Kalau saya melihat, tentunya wajar pemerintah menyampaikan pencapaian-pencapaiannya. Tentu dengan data yang mereka kontrol," kata Sandiaga.

Sandiaga juga mempertanyakan patokan garis kemiskinan yang ditetapkan, yakni Rp 401.220 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 13.374 per hari. 

"Apa realistis orang di zaman sekarang bisa hidup dengan Rp 13.000 per hari?" kata Sandiaga.

Adapun mengenai tingkat pengangguran yang menurun, Sandiaga juga menegaskan bahwa hitung-hitungan BPS masih mentah. BPS mencatat terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Februari 2017 sebesar 5,33 persen jadi 5,13 persen pada Februari 2018.

Namun Sandiaga menilai, BPS hanya mengukur tingkat pengangguran terbuka tanpa melihat kualitas pekerjaannya. Menurut Sandiaga, banyak anak muda lulusan diploma dan sarjana yang terpaksa bekerja tidak sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

"Job-nya ada tetapi tak berkualitas," kata dia.

Sandiaga percaya data yang dimilikinya lebih terukur karena berdasarkan keluhan langsung dari masyarakat saat ia dan timnya berkunjung di berbagai daerah. Sandiaga pun berjanji akan memperbaiki keadaan ini apabila ia dan Prabowo Subianto berhasil memenangi Pilpres 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Ditutup Menguat 119 Poin, Rupiah Masih Lesu

IHSG Ditutup Menguat 119 Poin, Rupiah Masih Lesu

Whats New
Logam Mulia Bisa Jadi Pelindung Aset, Bagaimana Penjelasannya?

Logam Mulia Bisa Jadi Pelindung Aset, Bagaimana Penjelasannya?

BrandzView
KKP Mulai Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Ini Lokasinya

KKP Mulai Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Ini Lokasinya

Whats New
Namanya 'Diposting' Jadi Menteri BUMN di Medsos, Menteri KKP: Kita Urus Lobster Dulu...

Namanya "Diposting" Jadi Menteri BUMN di Medsos, Menteri KKP: Kita Urus Lobster Dulu...

Whats New
Genjot Dana Murah, Bank Mega Syariah Gelar Program Tabungan Berhadiah

Genjot Dana Murah, Bank Mega Syariah Gelar Program Tabungan Berhadiah

Whats New
Foxconn Tak Kunjung Bangun Pabrik di RI, Bahlil: Masih Nego Terus...

Foxconn Tak Kunjung Bangun Pabrik di RI, Bahlil: Masih Nego Terus...

Whats New
Strategi Bisnis Bank Jatim di Tengah Tren Suku Bunga Tinggi

Strategi Bisnis Bank Jatim di Tengah Tren Suku Bunga Tinggi

Whats New
Sambangi Gudang DHL, Dirjen Bea Cukai: Proses Kepabeanan Tak Bisa Dipisahkan dari Perusahaan Jasa Titipan

Sambangi Gudang DHL, Dirjen Bea Cukai: Proses Kepabeanan Tak Bisa Dipisahkan dari Perusahaan Jasa Titipan

Whats New
Bank Jatim Cetak Laba Rp 310 Miliar pada Kuartal I-2024

Bank Jatim Cetak Laba Rp 310 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
BKKBN Sosialisasi Cegah 'Stunting' melalui Tradisi dan Kearifan Lokal 'Mitoni'

BKKBN Sosialisasi Cegah "Stunting" melalui Tradisi dan Kearifan Lokal "Mitoni"

Whats New
Cara Membuat CV agar Dilirik HRD

Cara Membuat CV agar Dilirik HRD

Work Smart
Tumbuh 22,1 Persen, Realisasi Investasi RI Kuartal I 2024 Capai Rp 401,5 Triliun

Tumbuh 22,1 Persen, Realisasi Investasi RI Kuartal I 2024 Capai Rp 401,5 Triliun

Whats New
Cara Menjawab 'Apakah Ada Pertanyaan?' Saat Wawancara Kerja

Cara Menjawab "Apakah Ada Pertanyaan?" Saat Wawancara Kerja

Work Smart
Mandiri Capital Indonesia Siap Jajaki Pasar Regional dan Global

Mandiri Capital Indonesia Siap Jajaki Pasar Regional dan Global

Whats New
Menteri KP 'Buka-bukaan' soal Aturan Penangkapan Ikan Terukur, Akui Banyak Diprotes

Menteri KP "Buka-bukaan" soal Aturan Penangkapan Ikan Terukur, Akui Banyak Diprotes

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com