Anggota PAN Ini Minta Jangan Larang Gerakan #2019GantiPresiden di Rapat Paripurna RAPBN 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Haerudin, menitipkan pesan kepada pemerintah di tengah rapat paripurna membahas RAPBN 2019 di DPR RI, Selasa (4/9/2018) siang.

Haerudin berpesan agar jangan ada yang melarang gerakan #2019GantiPresiden selama masih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Saya pikir untuk masyarakat yang menyampaikan pendapat dengan gerakan #2019GantiPresiden jangan sampai ditanggapi dengan kekerasan. Mohon kiranya untuk tidak berlebihan menanggapi gerakan itu," kata Haerudin di hadapan peserta rapat.

Sebelumnya, sejumlah anggota dewan yang menyampaikan interupsi sebelum rapat mulai umumnya menyampaikan tentang kekhawatiran mereka terhadap kondisi perekonomian Indonesia dengan menyinggung tentang pelemahan rupiah dan beban utang pemerintah. Haerudin pun mengemukakakan hal yang sama, tetapi tiba-tiba dia menitipkan pesan seperti itu.

Baca juga: Rupiah Melemah, Sejumlah Anggota DPR Protes ke Sri Mulyani

"Selama gerakan (#2019GantiPresiden) itu masih sesuai dengan koridor hukum, jangan ditindak dengan kekerasan," tutur Haerudin.

Pimpinan rapat paripurna, Agus Hermanto, memotong interupsi yang berlangsung dari sejumlah anggota fraksi partai oposisi dan melanjutkan kembali agenda rapat yang seharusnya.

Dalam rapat paripurna tersebut, turut hadir perwakilan pemerintah dari Kementerian Keuangan, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajaran eselon I juga ikut dalam rapat tersebut.